Pemerintah Kota Metro mulai menggeser pendekatan pembangunan
dari pola bantuan langsung menuju penguatan kemandirian masyarakat,
hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro
Barat, yang digelar di Aula Kelurahan Mulyojati, Jumat (09/01/2026).
Dalam forum perencanaan tersebut, pemerintah tidak dapat terus-
menerus bergantung pada pola pemberian bantuan semata, melainkan
harus membuka ruang dan kesempatan agar masyarakat mampu
meningkatkan kapasitas ekonominya secara mandiri. Pendekatan
tersebut diarahkan pada penguatan modal masyarakat dan modal sosial
sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Dalam hal ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyalur
bantuan finansial, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghadirkan
peluang usaha, akses layanan, serta dukungan sistemik bagi warga
Kelurahan Mulyojati.
“Kami selaku bagian dari pemerintah tidak serta merta terus
memberikan bantuan berupa uang ataupun bentuk lainnya, tetapi kami
ingin memberikan peluang usaha bagi masyarakat sehingga tercipta
individu yang mandiri, ” ungkap Wakil Wali Kota Metro.
Lebih lanjut, Rafieq menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik dan
bantuan sosial yang kerap berulang setiap tahun. Ia menilai
permasalahan mendasar seperti akses layanan kesehatan gratis,
distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga praktik
pungutan yang tidak semestinya, seharusnya sudah dapat diselesaikan
secara tuntas.
Ia menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik akhir bagi
persoalan-persoalan klasik tersebut, sehingga pada tahun 2027
pemerintah dapat lebih fokus pada penguatan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa dibebani masalah yang
sama.
Sementara itu, dalam Musrenbang tersebut, masyarakat Kelurahan
Mulyojati juga menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan
di antaranya pembangunan pagar pembatas pondok, perbaikan
drainase di Jalan Soekarno Hatta, peningkatan kualitas Jalan Al-
Muttaqin, serta penguatan fasilitas Posyandu.
Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan utama dalam
penyusunan rencana pembangunan kelurahan ke depan, sejalan
dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang menekankan
pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. (Adv)
