oleh

Bupati Intan Jaya: KKB Tidak Mau Warga Jadi Informan

Intan Jaya, Radar Pagi – Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, menjelaskan tindak kekerasan terhadap 3 warga Intan Jaya yang diduga dilakukan oleh TPN/OPM dilatari dugaan bahwa ketiga korban adalah mata-mata yang memasok informasi untuk pihak TNI.

Dalam video yang diduga direkam dan disebar oleh kelompok TPN/OPM, yang mengatakan bahwa mereka mencurigai ketiga korban adalah informan yang sering digunakan aparat keamanan di Intan Jaya.

“Mereka tidak mau kalau masyarakat sipil digunakan untuk menjadi informan. Dalam bahasa daerah yang dipakai pelaku juga menyebutkan hal yang sama,”ujar Bupati saat menggelar konferensi pers bersama Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kab. Intan, T Mirip,  dan Kapolres Intan Jaya AKBP Yuli Karre Pongbala, Jumat (5/6/2020).

Namun Bupati mengaku pihaknya tidak tahu kelompok KKB ini dari kelompok mana. Hanya saja, bahasa daerah yang digunakan para pelaku dalam video itu menggunakan bahasa daerah 3 suku besar di wilayah Pegunungan.

Kekerasan KKB dilakukan kepada dua petugas medis anggota Gugus Tugas Covid-19 Kab. Intan Jaya yakni Almalek Bagau dan Eunico Somou. Seorang petani bernama Yunus Sani di Distrik Wandai bulan Mei lalu juga tewas dibunuh KKB.

Dia menegaskan, kasus ini sebenarnya penganiayaan kalau dilihat dari kondisi tubuh korban yang penuh luka bekas penganiayaan.  Akan tetapi untuk kasus Yunus Sani, bukan masuk dalam kategori penganiayaan karena korban langsung dibunuh.

“Jadi kata mereka korban dituduh mata-mata. Akan tetapi apakah benar atau tidak kita belum tahu. Belum pasti benar juga,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Bupati, masyarakat sudah diimbau untuk tidak sembarangan bepergian keluar desa dan tetap waspada dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Bupati mengakui masih minimnya pos pengamanan di kabupaten yang dipimpinnya. Sejauh ini pos pengamanan baru ada di distrik Sugapa, Hitadipa, dan Homeyo. Sedangkan 5 distrik lainnya, yaitu Tomasiga, Agisiga, Ugimba, Wandai dan Iyandoga belum ada pos pengamanan.

Intan Jaya, kata Bupati, daerah baru pemekaran dengan medan yang sulit serta akses darat dengan udara belum memadai. Sehingga perlu kajian sebelum membuka pos. Apalagi dalam situasi covid-19 saat ini belum bisa membuka pos pengamanan.

“Namun ke depannya akan dibuka untuk pos Koramil dan Polsek,” kata Bupati. (Om Yan)

 

 

News Feed