oleh

Pemkab SBB Target WTP Pada 2021

SBB, Radar Pagi – Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M. Yakin Payapo, MPd menegaskan kepada seluruh kepala desa, camat dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akurasi data dan aset milik daerah yang ada setiap kecamatan dan desa demi mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari BPK RI.

Penegasan ini disampaikan bupati pada sambutannya saat membuka  kegiatan Musyawarah rencana pembangunan(Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Kepulauan Manipa, Senin (9/3/2020).

“Kembali lagi saya tegaskan kepada seluruh pimpinan OPD, para Camat dan Kepala-kepala Desa, agar akurasi data dan validitas aset milik daerah harus kongkrit. Hal ini penting agar opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat kita capai,” tegas Bupati.

Untuk diketahui, kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) sebelumnya telah memperoleh Opini Wajar  Dengan Pengecualian(WDP) dari BPK RI pada tahun 2019.

Turut hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD SBB Abu. Radius Lisaholit, Wakil Ketua DPRD SBB La Nyong, anggota DPRD SBB Dalil Kecamatan Huamual Belakang dan kecamatan kepulauan Manipa, Pabung Kodim persiapan SBB, Pimpinan OPD lingkup Pekan SBB, camat Huamual Belakang, camat Manipa, kepala-kepala Desa sekecamatan Huamual Belakang dan kecamatan Kepulauan Manipa serta tamu undangan lainnya.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila:

1) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;

2) Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,

3) Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI,

Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat , yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan. (jabar)

 

News Feed