oleh

Natalius Pigai: 100 Hari Kerja, Jokowi Bebani Rakyat

Jakarta, Radar Pagi – Dalam 100 hari kerja di periode kedua pemerintahannya, kebijakan Jokowi dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, sebaliknya justru membebani rakyat.

“Hanya dalam 100 hari Jokowi telah membebani rakyat dengan kenaikan listrik, air, BPJS Kesehatan, rencana gas 3 kg, tarif tol bahkan pajak kendaraan,” kata aktivis HAM asal Papua, Natalius Pigai, Jumat malam (31/1/2019).

Pigai menyebut pemerintahan Jokowi saat ini seperti memperlihatkan defisit moral di dalam elite partai politik serta pejabat. Munculnya kasus korupsi seperti Asuransi Jiwasraya, Asabri juga terjadi dalam 100 hari Jokowi.

“Contoh betapa rendahnya martabat dan moral pemimpin yang mengelola negara,” ujar Pigai.

Dia pun menyoroti drama penyusunan Kabinet Indonesia Maju serta penempatan pejabat BUMN sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan. Ia menyebut perwakilan tokoh rakyat serta relawan Jokowi yang berkualitas justru tak masuk kabinet.

“Penyusunan kabinet dan pejabat di BUMN menunjukkan suatu fakta bahwa Jokowi adalah komprador. Bahkan bagian dari oligarki politik dan ekonomi,” jelas eks komisioner Komnas HAM itu.

Pigai menambahkan awal pemerintahan Jokowi juga memberikan keraguan terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Kemunculan revisi UU KPK yang berujung disahkan UU baru menjadi acuan kebijakan pelemahan pemberantasan korupsi. Belum lagi revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang juga sempat memantik kegaduhan di publik.

“Kebijakan pelemahan KPK, RUKUHP, dan lainnya telah menjustifikasi pelemahan tersebut,” sebut Pigai.

Selain itu, ia menyinggung peristiwa yang terjadi di Papua. Rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan daerah lain yang berujung kerusuhan beberapa pekan di tanah Bumi Cendrawasih dengan imbas jatuhnya sejumlah korban meninggal dunia.

Pigai menilai pemerintahan Jokowi kebingungan memulai konsep program prioritas kerja periode 2019-2024. Jokowi selaku kepala negara menyampaikan implementasi sejumlah prioritas program kerja periode 2019-2024 yang disampaikan pada 20 Oktober 2019.

Beberapa program prioritas itu seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Rencana RUU Omnibus Law untuk penyederhanaan regulasi dan menggenjot investasi juga menuai protes. (viva/red)

News Feed