oleh

Wakil DPRD Kota Surabaya Minta Zona PPDB Diperhatikan

Surabaya, Radar Pagi –  Wakil DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengimbau agar kuota zonasi PPDB diperhatikan lebih serius lagi. Dia menjelaskan bahwa kebijakan yang mengatur PPDB 2020, yakni Permendikbud 44 tahun 2019 telah keluar. Dalam Permen tersebut, kuota tiap jalur ditentukan presentasenya.

“Kami berharap dengan keluarnya Permendikbud ini, Dinas Pendidikan segera melakukan kajian dan merumuskan kebijakan di Surabaya agar tidak menuai polemik,” kata Reni, beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui, saat ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya sedang melakukan pemetaan sebaran bakal calon siswa SD dan SMP negeri guna penentuan pagu. Reni pun menekankan agar jangan sampai terjadi ketidakselarsan rombel antar sekolah. Misalnya rombel berlebihan sekolah negeri sehingga merugikan sekolah swasta yang kekurangan siswa. Terlebih lagi, pembelajaran di sekolah pun menjadi kurang optimal.

“Karena daerah bisa mendetailkan sesuai kondisi sekolahnya. Presentase untuk jalur prestasi dan tidak mampu dibagi seperti apa. Yang menjadi garis besar untuk diperbaiki salah satunya terkait pagu di sekolah negeri. Jumlah optimal di standar pendidikan di 36 rombel,” imbuhnya.

PPDB 2020 mempunyai hal yang berbeda dibanding tahun sebelumnya, yakni adanya Tes Potensi Akademik (TPA). Menanggapi hal ini, Reni menekankan pengkajian ulang terkait perlu tidaknya diadakan TPA.

“TPA perlu dikaji ulang, meskipun memang bisa dijadikan pemetaan siswa. Jadi bisa menjadi dasar dalam penerapan pembelajaran. Meskipun label sekolah kawasan hilang, tapi riwayat prestasi akademik sekolah akan menjadi tren menarik minat PPDB,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reni mendukung Dinas Pendidikan Surabaya untuk menjaring aspirasi dengan MKKS, Komite, dan berbagai pihak lainnya.

“Saya juga mendorong Dinas Pendidikan Surabaya terkait pendidikan ini ada mkks, komite, dan berbagai pihak untuk dimintai masukannya,” jelasnya. (Med)

News Feed