oleh

BPR Tugu Artha Bakal Dikucuri APBD Rp10 M, DPRD Kota Malang: Kinerjanya Belum Dirasakan Warga

Malang, Radar Pagi  – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha namanya tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan setelah publik mengetahui bahwa lembaga tersebut masuk dalam daftar penerima anggaran APBD Kota Malang 2020 dengan nilai Rp 10 miliar rupiah.

Banyak yang mempertanyakan eksistensi kinerja bank tersebut bagi masyarakat Kota Malang, sehingga mereka dianggap layak menerima anggaran tersebut. Selain itu, publik mempertanyakan status bank dari PD (perusahaan daerah) kemudian menjadi BUMD, dan laporan keuangan bank tersebut yang di-nol-kan dengan alasan perpindahan lembaga.

Terkait permasalahan ini, anggota Banggar dan anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan Tugu Artha memang status kelembagaannya sudah berganti dari PD menjadi BUMD. Artinya, pihak swasta bisa memiliki saham di bank tersebut dan akan dikelola lebih profesional. Tapi, kata Arif, hal itu tidak serta merta bisa membuat laporan keuangan jadi di-nol-kan.

“Kami meminta laporan keuangan Tugu Artha tetap harus diselesaikan, karena banyak kredit macet dan soal keuangan lain yang harus diselesaikan. Selain juga pembenahan manajemen dengan membentuk manajemen baru. Dan wali kota menyanggupi soal itu. Jadi tidak di-nol-kan begitu saja, semua itu akan kami minta laporannya,” kata Arif kepada RadarPagi.com di ruang fraksi kantor DPRD Kota Malang, Jumat (13/12/2019).

Menurut Arif, sebagai bank perkreditan rakyat, maka Tugu Artha harus mampu membantu masyarakat Kota Malang dalam bentuk pinjaman keuangan bagi pedagang, industri kecil menengah, dan home industry. Hanya saja, sampai saat ini kinerja bank tersebut memang belum dirasakan warga.

Menyoroti anggaran APBD Rp10 miliar yang rencananya digelontorkan tahun depan untuk BPR Tugu Artha, Wali Kota Malang Sutiaji berdalih untuk memerangi Bank Titil (renternir berkedok lembaga jasa pinjaman) yang banyak menjerat masyarakat, namun Arif mempertanyakan kesanggupan Tugu Artha untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

“Untuk anggaran Rp 10 miliar yang direncanakan dalam APBD tentu tidak begitu saja akan dicairkan untuk Tugu Artha. Kami akan mencairkan kalau OJK telah menyatakan bahwa Tugu Artha adalah bank yang sehat,” tegasnya.

Arif meminta semua program yang ada di APBD Kota Malang dibuka secara transparan agar masyarakat dapat berperan aktif mengawasi dan mengkritisi setiap program yang akan dijalankan oleh eksekutif. (Med)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed