oleh

Fraksi Golkar di MPR Ingin GBHN Dihadirkan Kembali

Jakarta, Radar Pagi – Pokok-pokok Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dihadirkan kembali agar menjadi pegangan presiden dalam kebijakan dan arah pembangunan nasional. Namun

Demikian dikatakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Partai Golkar MPR, Idris Laena, dalam diskusi di DPR RI, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Namun menurutnya, untuk melakukan masih perlu kajian lebih mendalam dengan melibatkan stakeholder lainnya.

“Fraksi Partai Golkar setuju dengan garis-garis besar haluan negara, apapun namanya, yang sifatnya memberikan arah dan haluan pembangunan nasional ke depan. Tetapi mengenai amendemen terbatas, kami masih perlu mengkaji lebih mendalam,” ujar Idris Laena

Untuk melakukan amendemen UUD, kata Idris, perlu beberapa persyaratan seperti diusulkan sepertiga anggota MPR RI. Hal itu untuk bisa disetujui dan sidang paripurna MPR harus dihadiri dua pertiga dari jumlah anggota. Pengambilan keputusan untuk perubahan pasal UUD pun harus disetujui separuh lebih dari anggota MPR.

“Ini bukan perkara mudah. Apakah bisa dilaksanakan? Ini tergantung dari hasil pembicaraan dan komunikasi politik di antara partai-partai politik,” katanya.

Pihaknya juga ingin masyarakat berpartisipasi memberi masukan soal amendemen UUD ini. Sampai saat ini, pihaknya masih mempertimbangkan soal amandemen dan ingin mendapat masukan dan mendengarkan pendapat masyarakat.

“Saya hanya ingin mengingatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, agar tidak sering diubah. Sebab, UUD kita bersumber pada hukum dasar. Bayangkan berapa UU yang harus disesuaikan karena perubahan UUD,” katanya. (vidi)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed