oleh

Berkas P-21, Empat Tersangka ‘Maling Pajak’ Diserahkan ke Kejati Jabar

Bandung, Radar Pagi – Penyidik Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Barat I menyerahkan empat tersangka dan barang bukti (tahap dua) terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan kerugian negara mencapai Rp98 miliar.

Empat tersangka yang diserahkan itu masing-masing AAP alias A, AS alias DAS, AP dan R. Penyerahan tersebut setelah  berkas perkara atas keempat tersangka  telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

“Tersangka AAP alias A, bersama-sama dengan Sdr. AS alias DAS, AP dan R, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan mengedarkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan setidak-tidaknya pada kurun waktu masa pajak September 2018 sampai Juli 2019,” ujar Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat I Rustana Muhamad Mulud Asroem di Mapolda Jawa Barat, Senin (18/11/2019).

Modus kejahatannya jelas Rustana, adalah sebagai membuat faktur pajak palsu dengan perusahaan fiktif. Sekitar bulan Juli, Agustus dan Desember 2018 tersangka AS alias DAS mendirikan PT LSE, PT SPJ dan PT PIK dalam rangka menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS).

Dijelaskan Rustana, kegiatan usaha PT LSE, PT SPJ dan PT PIK adalah niaga bahan bakar minyak (BBM). Namun dalam kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) dari instansi yang berwenang, tidak memiliki gudang tangki penampung bahan bakar minyak (BBM) dan tidak pernah melakukan pembelian stok BBM solar untuk dijualbelikan.

Perusahaan fiktif. Mereka (tersangka) memanfaatkan cashback pembayaran pajak pemerintah. Tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A  kemudian menerbitkan faktur pajak PT LSE, PT SPJ dan PT PIK yang digunakan sebagai pasokan pajak masukan kepada perusahaan penerbit faktur pajak TBTS di antaranya kepada PT KCE milik tersangka AP, PT GPI milik SM (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah yang ditangani Direktorat Penegakan Hukum) dan kepada PT BBM milik S alias E (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah yang ditangani Direktorat Penegakan Hukum) dengan bantuan tersangka R.

Faktur Pajak atas nama PT LSE, PT SPJ dan PT PIK tersebut oleh tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A dijual kepada sesama penerbit faktur seharga antara 0,5% (setengah persen) s.d. 1% (satu persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

“Selain memasok faktur pajak masukan (TBTS) kepada sesama penerbit faktur pajak TBTS, tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A juga menerbitkan faktur pajak a.n. PT LSE, PT SPJ dan PT PIK kepada para PKP Pengguna FP TBTS seharga antara 5% s/d. 8% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak,” paparnya. (heri)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed