oleh

7 Bupati Papua Dukung Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Timika, Radar Pagi – Sebanyak 7 Bupati di Provinsi Papua menyatakan dukungan atas wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Ke-7 bupati itu masing-masing, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Nabire Isaias Douw, Wakil Bupati Paniai (mewakili Bupati) Oktopianus Gobay, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, Wakil Bupati Deiyai (mewakili Bupati) Hengky Pigai, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, dan Bupati Puncak Willem Wandik.

Dukungan itu diutarakan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan yang digelar Grand Mozza, Timika, Jumat (1/11/2019) kemarin.

Selain para kepala daerah tadi, turut hadir dalam Rakor ini Sekda, Asisten 1, dan Kabag Tapem.

Rakor dimulai sekitar pukul 10.00 WIT, diawali dengan berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Bupati Mimika selaku tuan rumah.

Rakor menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

  1. Mendukung sepenuhnya Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
  2. Menyetujui Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) UU N0. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
  3. Para Bupati telah sepakat tidak bergabung dengan pembentukan calon Provinsi Pegunungan Tengah.

Rakor juga menghasilkan tim pembentukan Provinsi Papua Tengah, yang diketuai oleh Bupati Nabire, Isaias Douw dengan Wakil Ketua, Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

“Para Bupati berkumpul bukan untuk mengintervensi, tapi berdiskusi yang akan kita bawa ke pemerintah pusat, untuk penentuan nasib Papua Tengah,” kata Bupati Eltinus Omaleng.

Sementara Bupati Nabire Isaias Douw meminta pemerintah pusat segera menyetujui pemekaran Provinsi Papua Tengah demi kesejahteraan masyarakat.

Karenanya kami minta segera diaktifkan sesuai janji Presiden apapun dikasih, kecuali merdeka. Karenanya tim yang sudah terbentuk akan menghadap Presiden dan DPR RI,” kata Isaias Douw.

Menurut Isaias, pembentukan Provinsi Papua Tengah merupakan permintaan yang sudah lama, jadi bukan diminta karena ada kerusuhan. “Kami bagian dari NKRI yang selalu memperhatikan empat pilar (berbangsa dan bernegara),” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Puncak, Wilem Wandik bahwa, pembentukan Papua tengah ini bukan baru tetapi sudah lama. Sehingga dirinya meminta untuk dipercepat, apalagi sudah masuk dalam undang undang dan moratorium sudah dicabut.

“Sekarang ini mau tidak mau Provinsi Papua Tengah harus segera diaktifkan kembali. Karena hal ini sudah diminta dan diperjuangkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Bupati Puncak Wilem Wandik. Dia meminta pembentukan Provinsi Papua Tengah dipercepat karena sudah jelas tertera dalam undang-undang dan sejak lama menjadi aspirasi masyarakat.

“Provinsi Papua Tengah harus segera diaktifkan. Karena hal ini sudah diminta dan diperjuangkan oleh masyarakat, bukan sekarang-sekarang ini,” katanya.

Terbentuknya Provinsi Papua Tengah sudah diperjuangkan selama 20 tahun oleh rakyat Papua di wilayah adat Meepago, khususnya oleh Apiyao yang merupakan Bupati Nabire terdahulu. Namun sejauh ini perjuangan tersebut belum membuahkan hasil. (Om Yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed