oleh

Jokowi Diminta Tidak Tunduk Pada Kepentingan Parpol

Jakarta, Radar Pagi – Jokowi diminta tidak tunduk dengan kepentingan elite partai politik (parpol) dalam mengambil keputusan terkait Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi UU KPK.

“Sebab rakyat mendukung keputusan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu untuk mencabut RUU KPK‎. Hal itu sejalan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan mayoritas publik tidak sepakat dengan RUU KPK yang telah disahkan DPR,” ujar Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, Selasa (8/10/2019).

Dia menjelaskan, Perppu merupakan hak mutlak keputusan Presiden yang tidak bisa diintervensi elite parpol. Nantinya, elite politik akan diberi kesempatan untuk memutuskan apakah akan menerima Perppu keputusan presiden atau tidak di DPR RI.

“Nanti elite partai diberi kesempatan untuk memutuskan di DPR apakah Perppu akan diterima sehingga menjadi undang-undang atau menolak sehingga berlaku undang-undang sebelumnya,” ucapnya.

Dia menilai Jokowi sedang dilema dalam menimbang penerbitan Perppu. Menurutnya, keraguan Jokowi didasari besarnya tekanan dari elite politik yang menolak penerbitan Perppu untuk mencabut RUU KPK.

Jangan Ada Intervensi

Di tempat lain, Kounitas relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Relawan Jokowi (ReJo) menyatakan, keputusan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Karenanya, ReJo meminta tidak ada pihak manapun yang melakukan intervensi terkait apakah Presiden nantinya menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppres KPK menyusul meluasnya protes masyarakat terhadap pengesahan revisi UU KPK di DPR.

“Mau menerbitkan Perpu KPK atau tidak, Presiden Jokowi tentu sudah mempertimbangkan banyak hal. Jadi hak Presiden itu tidak perlu diganggu apalagi sampai ada penekanan ini dan itu,” kata Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal MS dalam keterangan pers tertulisnya, kemarin.

Darmizal mencontohkan, komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi di negara tidak perlu diragukan lagi. Dia menilai Jokowi sangat berkomitmen pada kepastian hukum, terutama di aspek pemberantasan korupsi.

“Beliau tidak melakukan intervensi apapun saat KPK menetapkan para menterinya menjadi tersangka. Terkadang saya berpikir keras, alangkah sulitnya mencari kekurangan Jokowi. Beliau punya komitmen tinggi, teguh dan berani, terutama dalam pemberantasan korupsi di tanah air,” kata dia. (vidi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed