oleh

Perda Negeri dan Saniri Disahkan, Kerinduan Masyarakat Adat SBB Terjawab

Maluku, Radar Pagi – Setelah sekian tahun menanti, akhirnya impian masyarakat adat Seram Bagian Barat (SBB) terpenuhi. Pasalnya apa yang menjadi impian masyarakat adat di bumi Saka Mese Nusa terjawab dengan ditetapkannya 2 Peraturan daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten SBB bersama DPRD SBB melalui rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD SBB Gunung Melintang Piru, Senin (23/9/2019). Kedua Perda Inisiatif DPRD yang ditetapkan, yakni Perda tentang Negeri dan Perda tentang Saniri Negeri.

Kendati demikian, proses pengesahan 2 perda ini berjalan cukup alot. Hal ini dikarenakan Bupati SBB M. Yasin Payapo mengharapkan agar penetapan kedua perda tersebut ditunda, mengingat masih ada satu perda lagi yang berkaitan dengan 2 perda ini, yaitu Perda tentang penetapan Negeri belum selesai .

“Pada prinsipnya, pemerintah kabupaten menyetujui dua perda, yakni Perda Negeri dan Perda tentang Saniri Negeri. Akan tetapi alangkah baiknya pengesahan kedua perda ini ditunda dulu sampai tim verivikasi dan validasi Pemerintah Kabupaten SBB selesai melakukan pengkajian tentang Perda penetapan Negeri baru disahkan bersamaan dengan dua perda lainnya,” kata Payapo dalam sambutannya.

Bupati SBB ini langsung mendapat hujan interupsi dari sebagian anggota DPRD SBB. Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten SBB justru harus mengesahkan kedua perda ini sebagai payung hukum untuk memvalidasi dan memverifikasi Perda penetapan Negeri.

“Bagaimana Pemerintah Kabupaten SBB bisa menetapkan Perda tentang Pembentukan Negeri, sementara payung hukumnya belum ada. Sedangkan kedua perda inilah yang mengatur tentang teknis syarat pembentukan Negeri. Jadi kami harap Pemerintah Kabupaten SBB dalam hal ini Bupati agar segera mengesahkan kedua perda ini,” kata ketua Fraksi PKB SBB Ma’ruf Tomia.

Akhirnya setelah melewati perdebatan panjang, bersedia menandatangangi pengesahan Perda tentang Negeri dan Perda tentang Saniri Negeri bersama Ketua DPRD julius. M. Rutasouw dan Wakil ketua DPRD Mustafa Naser.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD SBB Julius M. Rutasouw, Wakil Ketua DPRD Mustafa Naser, Sekda SBB Mansyur Tuharea, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB, camat se-Kabupaten SBB, Raja-raja dan Kepala-kepala Desa se-Kabupaten SBB, Badan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten SBB,  tamu undangan dan 24 anggota DPRD SBB lainnya. (jabar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed