oleh

DPRD Intan Jaya Minta Pemkab Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Intan Jaya, Radar Pagi – Gabungan fraksi DPRD Kabupaten Intan Jaya Papua memberikan tanggapan atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2018.

Pandangan umum dan tanggapan akhir diberikan dalam rapat yang digelar di Hotel Karya Papua pada Jumat (13/9/2019) silam.

“Hasil pembahasan anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban ada program kegiatan yang perlu dicermati lagi, yakni pengadaan air bersih di 8 distrik, yang mana hingga kini masyarakat belum menikmati, dan apa kendalanya,” kata Panius Wonda, dari Fraksi Demokrat.

DPRD melihat program pembangunan yang telah dijabarkan ke dalam program kegiatan di setiap OPD, belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas program anggaran yang mengacu kepada pilar atau visi misi Bupati Intan Jaya.

Hal itu, kata Wonda, terlihat dari kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan yang belum sesuai harapan masyarakat Intan Jaya.

Gabungan fraksi di DPRD juga melihat pembangunan infratruktur jalan dan jembatan, terutama pada jembatan konstruksi Kemabu Distrik Wandai, harus mendapatkan prioritas dalam penganggarannya.

“Karena ini adalah kebutuhan masyarakat banyak, bahkan semua yang menginginkan berjalan transportasi darat dari Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai dan Paniai menuju Kabupaten Intan Jaya Ibukota Sugapa,” kata Wonda.

Selain itu, sambung Wonda, gabungan fraksi mengusulkan kepada kepala daerah agar semua insfratruktur jalan dan jembatan untuk menjadi prioritas dalam mengakses pembangunan, perekonomian masyarakat Intan Jaya.

Gabungan fraksi juga menyoroti kurangnya kedisiplinan kepala distrik. Mereka terlihat kurang mendukung visi dan misi Bupati dabn Wakil Bupati Intan Jaya, yaitu Intan Jaya Sehat, Pintar dan Sejahtera, karena banyak kepala distrik tidak berkantor, sehingga kantor distrik ditumbuhi rumput.

“Berdasarkan hasil kunjungan kerja serta reses pimpinan dan anggota DPRD melihat perkembangan di 8 distrik sangat memprihatikan, banyak kepala distrik kurang disiplin dalam menjalankan tugas di kantor,” tutur Wonda.

Untuk itu, Gabungan Fraksi menyarankan kepada Bupati Intan Jaya, sebelum melakukan rolling jabatan diharapkan bupati melakukan kunjungan kerja di setiap distrik untuk melihat langsung kondisi sesungguhnya di lapangan. (Om Yan)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed