oleh

Pembangunan Infrastruktur Kota Piru Terkendala Status Tanah

-Ekonomi-200 views

Maluku, Radar Pagi – Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kini berusia sekitar 16 tahun sejak dimekarkan pada 2013 silam. Namun sebelumnya daerah ini memiliki begitu banyak masalah yang menghambat pembangunan, baik pembangunan Sumber Daya Manusia maupun pembangunan infrastruktur.

Baru satu tahun terakhir terakhir sejak SBB dipimpin Bupati Moh. Yasin Payapo dan Wakil Bupati Timotius Akerina,  kabupaten berjulukan “Saka Mese Nusa” ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI, setelah sebelumnya selalu berada dalam kondisi Discleimer.

Bupati SBB Moh. Yasin Payapo mengatakan,  salah satu masalah krusial yang menghambat pembangunan infrastruktur di Ibu kota kabupaten SBB Piru yakni status kepemilikan tanah. Pasalnya status tanah di Kota Piru sebagian besarnya milik masyarakat yang punya Sertifikat Hak Milik  (SHM).

“Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten SBB saat ini, khususnya di Kota Piru, yaitu masalah status kepemilikan tanah.  Karena semua tanah yang ada di ibukota (Kota Piru) ini milik masyarakat dan mereka memiliki Sertifikat Hak Milik. Sehingga ketika Pemkab mau membangun sering terjadi komplain dari pemilik tanah. Hal inilah yang menyebabkan terlambatnya pembangunan di Kota Piru,” ungkap Bupati baru-baru ini di lantai 3 Kantor Bupati.

“Contohnya rumah kediaman Bupati, Wakil Bupati, dan kediaman Pak Sekda SBB semuanya dibangun bukan di atas tanah milik pemerintah SBB. Bangunannya saja milik pemkab, tapi tanahnya milik oknum masyarakat,” sambung Bupati.

Bupati mengatakan, ada juga kantor dinas dan badan lainnya juga berdiri diatas tanah milik masyarakat Piru. Sehingga pembangunan infrastruktur perkantoran di Kota Piru belum maksimal. (jabar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed