oleh

Angka Penderita Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten SBB Masih Cukup Tinggi 

Maluku, Radar Pagi – Penderita stunting dan gizi buruk di Provinsi Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terbilang cukup tinggi. Tahun 2017 sekitar 28,9%, 2018 turun menjadi 24,4%, sementara sesuai standar harus di bawah angka 20%.

Menyikapi masalah ini, Duta Parenting Maluku yang juga Ketua PKK provinsi Maluku, Ny.Widya Murad Ismail melakukan kunjungan Kerja ke Kabupaten SBB pada Jumat (23/8/2019). Kunjungan dilakukan dalam rangka Rapat Koordinasi Terpadu “Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Tahun 2019 ” dengan pemkab SBB.

Rombongan Ny.Widya Murad Ismail yang didampingi Kepala BAPPEDA Provinsi Dr. Jalaludin Salampessy, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan perwakilan dari Kementrian Kesehatan serta Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal RI diterima langsung oleh Bupati SBB M.Yasin Payapo, MPd di Gedung Hatu Telu Piru.

Dalam sambutan saat pembukaan kegiatan Ny. Widya Murad Ismail mengatakan, Provinsi Maluku dan Kabupaten SBB merupakan daerah yang subur dengan kekayaan laut yang melimpah. Seharusnya, masalah stunting dan gizi buruk di daerah ini rendah atau tidak ada lagi.

“Daerah kita tercinta ini sangat subur dan kaya akan hasil laut. Seharusnya daerah ini tidak ada lagi masalah stunting dan gizi buruk, untuk itu program penurunan Stunting bukan hanya tanggungjawab Dinas kesehatan saja, tapi tanggunggjawab semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri,” katanya.

“Periode emas kehidupan anak, yaitu sejak janin hingga bayi telah disepakati para ahli seluruh dunia sebagi saat yang paling penting dalam kehidupan seseorang, yakni sejak anak berusia 270 hari sampai usianya mencapai 2 tahun. Pemahaman inilah yang harus kita jelaskan kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Barat,  terutama pemahaman tentang konsep Stanting yang masih lemah,” kata Bupati M.Yasin Payapo dalam sambutannya.

Dirinya menegaskan, Stunting adalah masalah gizi yang menjadi perhatian kita bersama. “Sebagai bahan evaluasi kita bersama, penanganan masalah stunting sudah harus terprogram dengan baik dalam setiap anggaran APBD kabupaten maupun APBDesa dalam setiap pengalokasian DD dan ADD  setiap Desa,” tegasnya.

Dari hasil Rapat Koordinasi ini terjalin kesepakatan antara pemkab SBB dengan  PKK Provinsi Maluku yang tertuang dalam  penandatanganan kesepakatan percepatan penurunan stunting oleh Bupati SBB, Ketua PKK Prov. Maluku, Ketua PKK Kabupaten SBB, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, OPD Kab. SBB dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati SBB M.Yasin Payapo, Plh Sekda SBB, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Jalaludin Salampessy, Jepal Dinas PU Provinsu Maluku Husen Usemahu, Kadis Perikanan Maluku Berty Loupatty, Pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB, Ketua PKK SBB Ny. Syarifa Payapo, Forkopimda SBB, Camat se-Kabupaten SBB, dan undangan lainnya. (jabar)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed