oleh

Ketua dan Sekjen Bawaslu RI Disematkan Baju Kebesaran Nisel

-Sumatera-64 views

Nias Selatan, Radar Pagi – Ketua Bawaslu RI Abhan dan Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Soliditas Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (6/7/2019) kemarin.

Dalam Rakor yang digelar di Aula BKPN Kota Telukdalam, Nias Selatan tersebut, Abhan meminta seluruh jajaran Bawaslu di Sumatra Utara mempersiapkan diri menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran pengawasan Pemilu Serentak 2019. Sebab, Sumut menjadi satu dari lima provinsi yang dijadikan sampel oleh BPK bersama dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Sumut selalu menjadi langganan sampel BPK. Saya harap seluruh jajaran Bawaslu Sumut bisa memberikan yang terbaik,” ujar Abhan.

Dia mengatakan, meski sudah bebas tugas pengawasan Pemilu 2019 bukan berarti kinerja jajaran Bawaslu selesai, sebab masih ada tugas membuat laporan pertanggung jawaban akuntabiltas keuangan yang telah digunakan selama mengawasi Pemilu 2019.

“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Menurut Abhan, guna mendapatkan predikat terbaik, harus ada sinergi antara sekretariat dengan jajaran di bawahnya. Keduanya, kata Abhan, harus bisa saling melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses audit keuangan pada Juli 2019.

“Mulai sekarang harus disiapkan semua data-datanya. Agar ketika diminta BPK sudah siap dan proses audit bisa berjalan lancar,” urainya.

Menurutnya, tantangan dan tanggung jawab Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjelang Pilkada 2020 sudah di depan mata. Karenanya, dia meminta mulai saat ini harus dipersiapkan dengan baik.

“Kegiatan ini sangat tepat diadakan untuk meningkatkan soliditas dan evaluasi kekurangan yang sebelumnya,” tambah Abhan.

Dirinya menilai, kinerja dan keberhasilan jajaran Bawaslu di Sumut selama mengawasi Pemilu Serentak 2019 harus bisa dipertahankan. Sebab dalam kalkulasinya, Pemilu 2019 paling rumit dan baru pertama kali diadakan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak.

“Kami apresisasi pengawas pemilu di seluruh Sumut. Ini semua karena didasari oleh semangat soliditas, integritas, mentalitas yang kuat, dan profesional. Itu modal pengawas pemilu dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Terkait tindak pidana pemilu, Abhan menjelaskan laporannya adalah maksimal 7 hari setela pemilui digelar. “Masyarakat boleh melaporkan temuan tindak pidananya paling lambat 7 hari, sesudah itu dianggap kadaluarsa,” katanya.

Terpesona Keindahan Nisel

Sebelum Rakor dibuka, sebagai bentuk penghormatan kepada tamu istimewa, sekaligus untuk mengingatkan nilai-nilai perjuangan dan keberanian yang dimiliki oleh para ksatria Nias, selama Rakor berlangsung, Abhan dan Gunawan disematkan baju kebesaran adat Nias Selatan, yang biasa digunakan untuk tarian perang.

Kedua petinggi Bawaslu RI terlihat gagah mengenakan kostum yang juga dilengkapi dengan  senjata dan perisainya. Hiasan replika rumah adat juga diberikan sebagai kenang-kenangan.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Nias Selatan Murniati Dachi menuturkan, selama kunjungan singkat ke Nias Selatan, kedua pimpinan Bawaslu RI menyempatkan diri mengunjungi Pulau Beluang. Di sana keduanya terpesona dengan keindahan alam yang ada.

“Bapak pimpinan dan pak sekjen sangat menikmati keindahan alam, sehingga kesan-kesan selama ini bahwa Nias Selatan itu masuk zona merah (pelanggaran pemilu) serasa hilang dari pandangan beliau” kata Murniati Dachi kepada wartawan usai Rakor selesai digelar.

Murniati pun menegaskan keyakinannya bahwa obyek pariwisata di Nias Selatan ternyata memang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. (Wilson)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed