oleh

Nelayan Demo Anies, Merasa Kena Tipu Janji Tolak Reklamasi

-Utama-166 views

 Jakarta, Radar Pagi – Nelayan Teluk Jakarta menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/6/2019). Mereka merasa dikhianati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau C dan D Reklamasi.

“Penerbitan IMB adalah langkah mundur Gubernur DKI Jakarta dalam pemenuhan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi,” ujar Koordinator Aksi KSTJ, Elang M.L.

Pada masa kampanye Pilgub DKI dulu, Anies berulangkali menebar janji akan berpihak kepada nelayan dan tidak akan melanjutkan reklamasi. “Tapi nyatanya malah menerbitkan IMB pulau reklamasi,” tutur Elang.

Menurutnya, pemberian IMB itu sama saja memberikan lampu hijau kepada para pengembang untuk melanjutkan kembali reklamasi di Pulau C dan D Teluk Jakarta.

Elang pun menilai pemberian IMB oleh Gubernur DKI Jakarta cacat prosedur, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Dia berharap Gubernur Anies kembali kepada janji-janjinya yang dulu, berpihak pada masyarakat pesisir dengan menolak penerbitan 932 IMB untuk bangunan di pulau reklamasi.

Elang mengatakan tindakan Anies Baswedan menerbitkan IMB di pulau reklamasi merupakan sebuah langkah kemunduran.

“Bapak Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB ini mengacu pada Pergub 2016 yang diterbitkan gubernur sebelumnya, dan peraturan itu bermasalah,” ujarnya.

Seharusnya penerbitan tersebut, lanjut Elang, mengacu pada peraturan daerah yang dibuat secara demokratis melibatkan rakyat, bukan peraturan gubernur.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dijadikan ‘kambing hitam’ oleh Anies atas terbitnya IMB itu juga sempat merasa kesal. Dia menyebut Anies sebagai gubernur pintar ngomong.

Ahok merasa heran dengan pernyataan Anies bahwa IMB diterbitkan berdasarkan pergub yang dikeluarkan dirinya masih menjabat gubernur, sebab menurut Ahok, pergub tersebut dapat dirubah atau dicabut oleh Anies, kalau Anies memang berniat melakukannya.

Seorang nelayan peserta demo, Kalil (51), mengaku kecewa dengan kebijakan Anies Baswedan terkait terbitnya IMB di kawasan reklamasi Teluk Jakarta.

“Padahal janjinya dulu waktu kampanye menolak reklamasi, sekarang malah menerbitkan IMB dan melanjutkan reklamasi,” kata salah seorang nelayan Teluk Jakarta,” ujar Kalil.

“Kami sebagai nelayan tradisional sudah sengsara, dan kini telah diabaikan, pak gubernur melupakan tangisan-tangisan tetesan air mata anak cucu nelayan,” sambung Kalil.

IMB = Reklamasi Lanjut

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menyebut, penerbitan IMB untuk 932 gedung di Pulau D yang masuk kawasan reklamasi sama saja dengan melanjutkan reklamasi.

“Dia bilang IMB beda dengan reklamasi. Jangan dipisah-pisahkan. Reklamasi ini ya reklamasi, dia sepaket dengan bangunan di atasnya,” kata Tubagus dalam diskusi bertajuk ‘Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi’ di Kantor Formapi, Jakarta, Minggu (23/6/2019) kemarin.

Dia menolak alasan Anies menerbitkan IMB karena sudah terlanjur dibangun dan enggan menabrak aturan. Ia menegaskan bahwa reklamasi harus dibatalkan karena sejak awal pembangunannya telah menyalahi aturan.

“Yang kita tahu reklamasi ini adalah proyek ilegal yang dibangun tanpa memiliki alas kebijakan, alas ruang yang sesungguhnya perizinan itu tidak bisa dilakukan,” katanya.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau reklamasi. Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Namun sekarang sim salabim IMB mendadak dikeluarkan.

Anies sendiri tampaknya menolaak untuk disalahkan. Dia menegaskan bahwa penerbitan IMB di pulau reklamasi berbeda dengan reklamasi itu sendiri.

“IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies di Jakarta, Kamis (13/6/2019) silam.

Selain itu dia juga merubah istilah Pulau Reklamasi menjadi Lahan Kategori Daratan. Dengan perubahan istilah itu, barangkali Anies berharap masyarakat akan menilai bangunan didirikan di atas Lahan Kategori Daratan, bukan di atas wilayah Pulau Reklamasi. Padahal lahannya ya itu-itu juga. Hadeeuhhh. (gun/zal)

 

 

 

 

News Feed