oleh

Menunggu Anies Keselek Ludah Sendiri Soal Reklamasi

-Hukum-145 views

Jakarta, Radar Pagi – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang dikenal pandai beretorika. Ketika berbicara dia mampu meyakinkan pendengarnya untuk percaya dengan apa yang dia katakan, meski belakangan banyak dari perkataannya justru bertolak belakang.

Seperti yang sempat viral di media sosial ketika Anies saat kampanye mengkritik solusi Ahok terkait banjir dengan menyalurkan air hujan ke laut. Anies mengatakan bahwa air hujan seharusnya dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibuang ke laut. Dia bahkan mengutip ayat-ayat suci untuk mendukung pendapatnya itu. Tetapi belakangan, dalam video yang viral tadi, Anies berkata kepada wartawan bahwa mau tidak mau untuk mencegah banjir solusinya adalah mengalirkan air hujan ke laut.

Terbaru, Anies yang ketika Pikada DKI dulu getol menolak reklamasi karena dia anggap hanya menguntungkan pengembang, kini justru memberikan izin kepada pengembang untuk membuat hunian dan perkantoran elit di Pulau D, salah satu pulau yang masuk kawasan reklamasi.

Bahkan menurut informasi yang diperoleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), bukan hanya di Pulau D, tetapi juga di Pulau G mulai ada kapal pengeruk yang menjadi tanda berlanjutnya pembangunan di Teluk Jakarta tersebut.

“Jadi saya dapat info itu dari nelayan, ini tanda proyek reklamasi lanjut lagi,” kata Ketua KNTI Ahmad Martin Handiwinata dalam diskusi politik di Kantor Formappi, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019) kemarin.

Tragisnya Anies seolah terbiasa menyalahkan pihak lain atas kebijakannya. Seperti dalam kasus pemberian IMB untuk Pulau D itu, dia mengkambinghitamkan Pergub 206/2016 yang dibuat di era kepemimpinan Ahok. Menurut Anies, dia hanya menjalankan Pergub yang dbuat oleh Ahok tersebut.

Padahal kata Ahok, sebagai gubernur aktif saat ini, Anies punya kewenangan untuk mencabut atau merubah Pergub yang pernah dibuat oleh pendahulunya. Terbukti Anies pernah merubah Pergub soal pedagang kaki lima dan Pergub soal RPTRA.

“Soal susah cabut pergub kan kontradiktif sama keputusan dia ubah pergub soal motor lewat Thamrin. Soal kaki lima dan RPTRA aja dia bisa ubah kok Pergubnya?” kata Ahok saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2019) silam.

Kesal disalahkan, Ahok sampai menyebut Anies sebagai gubernur paling pintar ngomong.

Berbagai pihak pun ramai mengkritik kebijakan Anies soal reklamasi yang kontradiktif dengan ucapannya sendiri saat Pilkada DKI silam. Namun tak sedikit pula yang mendukungnya. Masing-masing tentu punya alasan sendiri.

Kabar terbaru lainnya terkait Anies adalah soal pergantian istilah Pulau Reklamasi. Anies sejak lama memang dikenal gemar merubah istilah. Misalnya istilah Operasi Yustisi Kependudukan diganti dengan Layanan Bina Kependudukan. Entah maksudnya pelayanan apa yang diberikan, karena faktanya kegiatan itu tetap saja merupakan razia kependudukan.

Dia juga yang mengubah istilah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi Taman Maju Bersama dan Taman Pintar.

Lalu kini dia merubah istilah Pulau Reklamasi menjadi Lahan Kategori Daratan. Alasannya? Apa hendak menyamarkan fakta bahwa di atas lahan Pulau Reklamasi akan atau telah berdiri bangunan mewah yang dibuat oleh pengembang? Tentu saja bukan seperti itu alasannya, menurut kubu sang gubernur.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan DKI menyepakati Pulau Reklamasi menjadi bagian dari daratan. Itu sebabnya tidak ada lagi istilah Pulau Reklamasi.

“Kan sudah dibilang bahwa itu merupakan pantai atau bagian dari daratan. Maka konsep pulau a, b, c, d sampai k, l, n, o, p itu tidak ada lagi konsep pulau,” kata Saefullah di Balai Kota, Senin (17/6/2019) silam

Anies Baswedan sendiri mengatakan bila penyebutan ‘Pulau Reklamasi’ memang tidak tepat. Menurutnya, reklamasi hanya cocok dipakai untuk pantai, bukan pulau. Sementara pulau-pulau yang dulu masuk dalam kawasan reklamasi, menurut Anies, bukanlah pulau karena merupakan bagian dari daratan.

“Yang disebut pulau itu adalah daratan yang terbentuk proses alami. Kalau daratan yang dibuat manusia itu namanya pantai, bukan pulau,” kata Anies saat menghadiri halalbihalal bersama caleg Gerindra DKI di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Anies mengambil contoh Pantai Indah Kapuk, dia menyebutnya sebagai wilayah reklamasi. Begitu pula dengan kawasan Mutiara dan Ancol disebut Pantai Mutiara dan Pantai Ancol.

“Kita terlanjur menyebutnya pulau, ini hal sederhana kan? Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, nanti terjebak jebak tuh di doorstop, diskusi,” ujarnya.

Namun PDIP tidak sependapat dengan Anies. Menurut PDIP, pulau-pulau yang kini disebut Lahan Kategori Daratan sebenarnya memang pulau.

“Pulaulah, itu kan terpisah dari pantai. Itu kalau menurut analisa kami dari PDIP bahwa dia (Anies) menyatukan pulau buatan dengan pantai itu karena ngedrop Raperda yaitu Raperda Tata Ruang,” kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).

Gembong menilai pengertian reklamasi yang diucapkan Anies merupakan akal-akal saja. Penimbunan terhadap laut diciptakan seolah-olah pulau.

“Itu akal-akalan saja, artinya alat pembenaran Pak Anies tapi logika sederhana bahwa itu misah dengan daratan,” kata Gembong. (yon)

 

 

 

 

 

News Feed