oleh

Emak-emak Anti Jokowi Diancam 6 Tahun Bui, Ini Respon BPN dan TKN

-Hukum-497 views

Jakarta, Radar Pagi – Tiga relawan emak-emak dari PEPES yang melakukan kampanye hitam dengan menyebut Jokowi akan melegalkan LGBT diancam hukuman 6 tahun perjara oleh jaksa. Menanggapi itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memberikan tanggapan.

BPN Prabowo-Sandi menyayangkan ancaman 6 tahun penjara kepada relawan emak-emak PEPES. BPN menilai ancaman pidana 6 tahun penjara itu berlebihan.

“Itu berlebihan. Makannya saya bilang pemerintah ini represif ya, aparat hukum tidak mengerti substansi hukum,” kata Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria kepada wartawan, beberapa saat lalu.

Menurut Riza, harusnya penegak hukum itu melihat posisi dan kedudukan para pelaku. Bagi Riza, yang dilakukan relawan emak-emak itu tak ada apa-apanya dibanding koruptor. Ia pun membandingkan hukuman para koruptor dengan ancaman yang diberikan ke relawan itu.

“Orang itu punya kemampuan dan kekuatan apa? Emak-emak itu emang teroris, emang koruptor, Koruptor yang ratusan dan puluhan miliar cuman dihukum 4 tahun, 2 tahun. Masak emak-emak cuman begitu aja ngomong begitu mau dituntut 6 tahun penjara,” ujar Riza.

Ia menilai para penegak hukum tak seharusnya mengancam relawan emak-emak itu dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Riza kemudian menuding para penegak hukum kini tak lagi independen dan bersikap adil dalam menangani perkara hukum

“Kalau ada orang dari 02 diperlakukan luar biasa tidak adil, tidak bijak tapi sebaliknya kalau 01 tidak proses, tidak ditangkap. tidak dipenjarakan ini ada ketidakadilan. Dan ini akan jadi masalah sekarang dan ke depan orang itu kan punya hati, orang nggak bisa ditekan terus, ada batasnya kesabaran orang ada batasannya,” sebutnya.

Sementara TKN Jokowi-Ma’ruf menyerahkan kepada pihak yang menangani kasus tersebut.

“Kalau soal hukum tentu soal berapa hukuman itu kan kewenangan hakim termasuk tuntutan jaksa. Kita terima aja apa adanya dan ambil hikmahnya,” kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding kepada wartawan, beberapa saat lalu.

Karding meminta kasus tersebut dijadikan contoh sebagai pembelajaran untuk ke depannya. Dengan adanya kasus itu, Karding berharap pada pemilu-pemilu selanjutnya orang tidak mudah menyebarkan kabar bohong untuk memenangkan salah satu calonnya.

“Bahwa tidak boleh ada kampanye hitam apalagi hal tersebut sampai pada mengancam pada persaudaraan, persatuan merusak pikiran orang yang salah dibenarkan, ini tidak baik. Itu hikmah yang harus kita terima kita ambil dari kejadian ini. Kita berharap dengan contoh pada hari ini mudah-mudahan pada pemilu ke depan gerakan-gerakan untuk membangun narasi hoax itu berkurang, orang tidak berani untuk berbohong karena untuk memenangkan calonnya saja,” ujar Karding.

Sedangkan  Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily  meminta penegak hukum untuk menelusuri dari mana informasi bahwa Jokowi akan melegalkan LGBT itu berasal. Dia menduga mungkin para relawan emak-emak itu mendapat informasi yang keliru dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis.

“Seharusnya penegak hukum juga menelusuri dari mana informasi yang Ibu-Ibu itu dapatkan,” kata Ace.

Ketiga relawan yakni Citra Widianingsih, Engkay Sugiyanti, dan Ika Feranika kini harus pasrah duduk di kursi pesakitan. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan jaksa Jumat (17/5/2019) kemarin, ketiganya dijerat pasal berlapis. Jaksa menyodorkan 3 dakwaan atas Citra, Engkay dan Ika. Yaitu:

  1. Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal itu berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

  1. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu berbunyi:

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

  1. Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu berbunyi:

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. (ibh/dkp/dtc/igo)

News Feed