oleh

Bupati Natalis Tabuni Ingatkan ASN dan OPD Intan Jaya Papua untuk Efektifkan Kinerja

Sugapa, Radar Pagi – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua, menggelar apel bersama OPD dan ASN, Rabu (15/5/2019) kemarin. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si.

Dalam sambutannya, Bupati  mengucapkan  syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan izin-Nya sehingga OPD dan ASN Kabupaten Intan Jaya dapat menghadiri apel bersama.

“Kita bersyukur dan bersama memuliakan nama Tuhan karena diberi kesehatan sehingga bisa hadir dalam kesempatan ini,” kata Bupati.

Selanjutnya Bupati menjelaskan apel kali ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengefektifkan pemerintahan pelayanan keamanan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya agar kembali berjalan normal seperti sebelumnya.

“Karena 5 tahun yang lalu kita pernah merasakan keadaan pemerintahan yang kondusif di wilayah ini. Namun pasca pemilihan kepala daerah, kita mengalami situasi chaos yang membuat kabupaten kita seakan-akan sudah bubar,” kata Bupati.

Oleh karena itu, sambung Bupati, tidak berlebihan bila mulai Rabu, 15 Mei 2019, jalannya pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya mulai diefektifkan kembali.

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menempelkan kertas di depan pintu masuk salah satu ruang di kantor Bupati Intan Jaya, sekadar sebagai penanda bahwa ruang tersebut adalah ruang kerja bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa dirinya telah menerima koreksi dan arahan dari pimpinan yang lebih tinggi, supaya kembali melaksanakan pekerjaan di wilayah Intan Jaya.

“Untuk itu pimpinan ASN diwajibkan memerintahkan, mengawasi, dan mengontrol OPD-OPD, eselon 3, staf-staf dan bawahan lainnya. Mereka harus dipastikan setiap hari ada di mana dan sedang kerja apa,” tegas Bupati.

Dalam waktu dekat, kata Bupati, pihaknya akan memantau barak-barak dan kantor-kantor yang ada. Semua barak dan kantor yang terbakar dalam kerusuhan pasca pilkada kemarin diperintahkan untuk bergabung dengan kantor-kantor yang masih ada.

“Demikian juga kantor bupati akan kita manfaatkan lebih awal sebelum peresmian. Kita awali dengan pemberkatan dan doa. Nanti setelah lebaran kita akan ajak pastor dan pendeta,” tutur Bupati.

Untuk ASN yang mengungsi ke Nabire saat kerusuhan kemarin, Bupati meminta mereka untuk kembali ke Intan Jaya dengan membawa peralatan seperti sekop, parang dan alat-alat lainnya yang akan digunakan untuk kerja bakti membersihkan gedung-gedung perkantoran.

“Hari ini pun selesai apel, kita bergerak ke kantor bupati untuk membagi ruangan. Silakan ajak stafnya, dan apa-apa saja yang kurang dan dibutuhkan segera laporkan ke kami melalui sekda sebagai dasar penggambaran pengefektifkan kembali pemerintahan,” katanya.

Bupati juga memerintah bendahara keuangan untuk memeriksa dan menertibkan SPJ dan laporan-laporan keuangan. Dia tidak ingin timbul kesan Pemkab Intan Jaya sengaja menghindar dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“BPK ada di sini, segera komunikasi proaktif, jangan terkesan menghindar. Dengan demikian, semua kewajiban saudara kepada yang berwenang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

“Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan rapat-rapat koordinasi, terutama untuk mencermati LHP, BPK tahun-tahun sebelumnya. Kami akan melakukan penagihan kepada hasil-hasil dari LHP itu,” sambungnya.

Usai apel bersama, pada sore harinya Bupati Natalis Tabuni menggelar rapat koordinasi bersama Sekda dan pimpinan OPD di kediaman bupati

Bupati kembali menegaskan mulai sekarang pusat pemerintahan dijalankan di Kabupaten Intan Jaya, bukan di daerah lain. Karena itu, dia tidak akan melayani semua permintaan admisnistrasi yang disampaikan dari luar Intan Jaya, sebab semua sudah terpusat kembali di Intan Jaya.

“Perlu saya ingatkan jangan ada OPD-OPD atau pun sesama ASN menitipkan slip gaji atau tagihan lainnya ke sesama teman (untuk dibawa ke Intan Jaya). Kenapa harus diterapkan? Supaya semua terpusat di Intan Jaya,” katanya.

Bupati pun menegaskan akan memberikan sanksi berat kepada ASN, baik pimpinan OPD maupun staf bila malas bekerja atau tidak masuk kerja.

Menurutnya, sanksi akan diatur dalam keputusan tersendiri, dan laporannya akan  disampaikan kepada menteri dalam negeri, menteri aparatur negara, Gubernur Papua, dan tembusannya ke KPK RI.

“OPD-OPD boleh keluar dari Intan Jaya hanya bila melakukan perjalanan dinas. Kalau tidak, maka harus aktif di Intan Jaya,” tandasnya. (Om Yan)

 

 

News Feed