oleh

Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi: Tuduhan KPU Curang Untuk Ciptakan Chaos

-Politik-398 views

Jakarta, Radar Pagi – Mantan Aster Kepala Staf  TNI-AD, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, merasa prihatin ada sebagian elit negeri ini yang menempatkan Pemilu seperti perang, seolah sah menggunakan segala cara demi tercapainya tujuan.

Bahkan ketika melihat kenyataan bahwa kekalahan sudah di depan mata, sebagian elit ini langsung menuduh bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu telah melakukan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Target mereka, kata Saurip Kadi, dengan menuduh KPU berbuat Curang  secara TSM  adalah untuk menciptakan situasi chaos.

Saurip pun semakin prihatin lantaran di antara mereka ada yang berlatar belakang mantan elit TNI / Polri tidak peduli akibat yang bisa ditimbulkannya.

“Padahal mereka tahu persis bahwa bila cara yang ditempuhnya ‘kebablasan’ resikonya bisa berakibat fatal bagi kemanusiaan dan bahkan eksistensi bangsa dan negara,” ujar Saurip Kadi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Dia pun mengingatkan pesan Bung Karno pada HUT kemerdekaan RI ke 21 tanggal 17 – Agustus – 1966 tentang JASMERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah).

“Untuk masa kekinian, hal itu perlu untuk disegarkan kembali dari ingatan publik, terlebih untuk elitnya,” katanya.

Saurip Kadi juga melihat ada kondisi aneh yang berkembang pada Pemilu 2019 yaitu terjadinya sinergi antara sejumlah tokoh yang beda aliran, paham, ideologi dan bahkan habitat mereka bertentangan satu dengan lainnya dalam satu wadah perjuangan.

Dalam wadah perjuangan tersebut, sejumlah  mantan elit TNI/Polri yang notabene sebagai Benteng Pancasila bisa bersatu padu bahu membahu dengan mereka yang sedang berjuang justru hendak mengganti dasar negara Pancasila.

“Dapat dipastikan, bahwa persekutuan mereka terjadi karena adanya kesamaan karakter dan kepentingan, ibarat ‘tumbu ketemu tutup’,” ungkapnya.

Persoalan menjadi sangat memprihatinkan, ketika Capres 02 dalam hitungan waktu  hanya beberapa jam setelah pencoblosan usai, kemudian mendeklarasikan kemenangan yang disertai sujud syukur segala. Dan paska sujud syukur yang ketiga, sejumlah tokoh pendukungnya ramai-ramai  mengajak rakyat melalukan “people power” dengan  alasan kecurangan Pemilu.

“Dan belakangan tepatnya pada tanggal 1 Mei 2019 sejumlah ulama melakukan Ijtima-III yang isinya antara lain menuding adanya kecurangan TSM dalam Pemilu dan meminta Bawaslu mendiskwalifikasi Paslon 01,” ujarnya.

Dikatakan Saurip, untuk kepentingan Pemilu 2019, DPR RI yang anggotanya juga mewakili Partai masing-masing bersama Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor: 7. Tahun 2017 Tentang Pemilu. DPR RI pulalah yang memilih Komisioner KPU.

Sementara itu, aturan main yang sifatnya tehnis yang dibuat KPU juga telah terkonfirmasi oleh DPR dan Pemerintah selaku lembaga pembentuk UU.

Adapun pelaksanaan Pencoblosan, TPS digelar sesuai wilayah RT/RW dan kepanityaan dimasing-masing TPS juga diawaki oleh penduduk setempat. Dan di tiap TPS, masing-masing Peserta Pemilu juga menempatkan Saksi yang ikut menandatangani dokumen C-1 tentang Rekap Penghitungan Suara di TPS.

Begitu pula untuk penghitung perolehan suara di tingkat nasional oleh KPU, diatur secara berjenjang dengan pleno dimasing-masing jenjang, bahkan dengan durasi 35 hari juga atas kesepakatan para pembentuk UU.

Sedang dukungan IT yang digunakan juga digelar secara terbuka untuk umum, sehingga publik bisa mengakses langsung untuk mengkonfirmasi validitas perolehan suara di TPS dan dibarengi dengan hak untuk klaim perubahan data.

Ditambahkan, memang mustahil KPU dapat memberi jaminan bahwa seluruh petugasnya dari pusat sampai dengan TPS  tidak melakukan kecurangan.

Namun bila ternyata terjadi kecurangan, dipastikan sebagai kasus. Karena dengan pengorganisasian dan mekanisme kerja yang ada, KPU tidak mungkin bisa melakukan kecurangan secara TSM (Terstruktur, Sistemik dan Masif) sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak belakangan ini.

“Persoalan yang mendasar, karena tuduhan KPU curang tidak dibarengi bukti pendukung yang valid. Begitu pula dalam hal penghitungan perolehan suara internal yang mereka lakukan juga tanpa pernah membuka hasil penghitungan untuk umum. Lantas bagaimana mungkin rakyat dengan akal sehat serta nuraninya bisa percaya atas kebenaran tuduhan dan hasil penghitungan perolehan suara yang mereka umumkan,” katanya. (Igo)

News Feed