oleh

Utang Indonesia Tembus Rp 4.567 Triliun, Menkeu Yakin Pendapatan Negara Bertambah

-Ekonomi-77 views

Jakarta, Radar Pagi – Jumlah utang pemerintah pusat hingga akhir Maret 2019 tercatat sebesar Rp 4.567,31 triliun. Jumlah ini naik Rp 1,05 triliun dibandingkan bulan Februari sebelumnya.

Dikutip dari APBN KITA, Senin (22/4/2019), total utang pemerintah per Maret 2019 bertambah Rp 430,92 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 4.136,39 triliun.

Total utang pemerintah terdiri dari banyak komponen. Pertama dari pinjaman yang jumlahnya Rp 791,19 triliun atau 17,32% dari total utang pemerintah.

Jumlah pinjaman juga ada yang berasal dari pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 784,05 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,13 triliun.

Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 322,26 triliun, multilateral sebesar Rp 420,61 triliun, komersial sebesar Rp 41,18 triliun.

Sedangkan sisanya 82,68% atau setara Rp 3.776,12 triliun berasal dari surat berharga negara (SBN). Utang lewat SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.761,18 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 1.014,94 triliun.

Pendapatan Negara Bakal Bertambah

Meski Indonesia dijerat hutang, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin penerimaan negara tahun depan bertambah 10-13,5%. Hal ini mengacu terhadap sejumlah faktor seperti penerimaan non migas, harga minyak hingga kurs.

“Kira kira pertumbuhan basis penerimaannya ada di kisaran antara 10-13,5%. Jadi kita lihat penerimaan non migas, kita juga lihat dari PNBP terutama juga asumsi harga minyak dan kurs tentu akan sangat berubah. Finalnya nanti kita lihat dalam proposal ke DPR bulan Mei,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Pada tahun depan, kata Sri, anggaran belanja pemerintah juga akan dikembalikan untuk program-program dasar. Dalam proposal yang disusun, defisit APBN diproyeksi berkurang sedikit, dan ada beberapa relokasi anggaran belanja.

“Pertama yang tadi disepakati Presiden/Wapres adalah belanja barang harus dikembalikan ke baseline 2017, kenapa? Karena 2018 banyak belanja barang yang sifatnya satu event only. Jadi satu kejadian seperti Asian Games, Paragames, IMF-World Bank meeting, kemudian pemilu. Itu kan tidak berulang. Sehingga itu semua dihilangkan,” katanya.

Dengan adanya relokasi anggaran, maka pos-pos pembiayaan lain akan kembali meningkat. Namun Sri belum menjabarkan ke mana saja relokasi anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk acara-acara di atas.

“Dari situ kita lihat prioritas yang disampaikan kepada publik estimasi biayanya akan seperti apa dan kemudian kita masukkan ke dalam prioritas itu dari hal itu. Kemudian kita lihat masih ada kah prioritas lain yang belum tertampung dan bagaimana kita akan menampungnya,” ucapnya. (jar/dtc)

News Feed