oleh

Dari Anak Kolong ke Senayan dan Pengayoman: Lebih Dekat dengan Yasonna H. Laoly, Ph.D

-Sosok-1.906 views

Kerja keras, konsistensi dan integritas mengantarnya sebagai akademisi sekaligus politisi yang mumpuni. Ia pun mendapatkan kehormatan di luar perkiraannya: menjadi Menteri Hukum dan HAM di Pemerintahan Jokowi.

 

RASA bahagia bergemuruh di sebagian besar dada orang Sumatera Utara, ketika pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengumumkan nama Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yasonna menambah panjang daftar menteri di negeri ini yang berasal dari provinsi tersebut.

Yasonna Hamonangan Laoly lahir di Sorkam-Tapanuli Tengah pada 27 Mei 1953, dari pasangan F. Laoly dan R Br Sihite. 

Ayahnya berlatar belakang polisi, dengan pangkat terakhir mayor. Lalu menjadi anggota DPRD Kota Sibolga dan anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Fraksi ABRI.

Pada saat Yasonna berumur dua tahun, keluarganya pindah ke Barus, Tapanuli Tengah. Kemudian, pindah lagi ke Kota Sibolga. Di Sibolga inilah Yasonna menghabiskan masa kecil dan remaja.

“Awalnya kami tinggal di sebuah rumah kontrakan, kemudian sekitar tahun 1960-an, kami tinggal di Asrama Polisi Sambas Sibolga. Tak lama kemudian orangtua mampu membangun rumah sendiri,” kenang Yasonna.

Rumah di Jalan Jati Nomor 34, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, tempat Yasonna dan kelima adiknya dibesarkan itu hingga kini masih berdiri.

Rumah itu menjadi saksi perjuangan berat orangtua Yasonna dalam menghidupi keluarga. Karena gaji sebagai anggota polisi tidak mencukupi, di sela-sela waktu tugas, ayahnya berusaha mencari tambahan uang dengan membeli minyak kelapa dari Nias untuk dijual kembali di Sibolga.

“Saya naik sepeda bersama ayah, sambil menenteng kaleng minyak yang sudah kosong untuk dikirim kembali ke Nias dengan kapal. Saya merasakan benar kerja keras orangtua. Kami pernah makan nasi campur jagung untuk menghemat uang,” kenang Yasonna.

Meski hidup sederhana, Yasonna dan adik-adiknya mendapat pendidikan formal di sekolah terbaik. Yasonna bersekolah di SD Katholik Sibolga, SMP Negeri 1 Sibolga, dan SMA Katolik Sibolga, dan akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Jadi Pengacara Sejak Mahasiswa

Masa kuliah Yasonna diwarnai prestasi akademik yang sangat baik. Pada masa itu, tidak ada istilah semester untuk menandai tahun perkuliahan, melainkan dipakai istilah “tahun pertama”, “tahun kedua”, “tahun ketiga” dan seterusnya. Di tahun pertama dan tahun kedua, Yasonna berhasil naik tingkat dengan predikat “lulus bersih”– sebuah istilah untuk menggambarkan keberhasilan naik tingkat dengan nilai sempurna.

“Sangat jarang mahasiswa bisa naik tingkat dengan predikat ‘lulus bersih’. Cuma saya yang lolos di antara teman seangkatan. Padahal pada masa itu, Fakultas Hukum USU dikenal menerapkan standar sangat tinggi bagi kelulusan mahasiswa. mungkin karena dosen-dosennya banyak lulusan zaman Belanda,” ujarnya.

Di tahun keempat perkuliahan, Yasonna mencoba meniti karir sebagai pengacara kasus perdata maupun pidana. Kasus pertamanya adalah kasus perceraian. Setelah itu beragam kasus dia tangani, mulai masalah hutang piutang sampai membela seorang terpidana mati.

Setelah lulus kuliah pada 1978, Yasonna masih menjadi pengacara independen, tapi kemudian bekerja sebagai penasehat hukum pengusaha Hasan Chandra supaya bisa mendapat gaji bulanan, karena saat itu dia sudah menikahi kekasihnya, Elisye W. Ketaren.

Bekerja sebagai penasehat hukum Hasan Chandra ini ada kisahnya tersendiri. Ketika Yasonna menggelar pesta pernikahannya, salah seorang tamu yang hadir adalah Maruarar Siahaan (mantan hakim Mahkamah Konstitusi dan mantan Rektor Universitas Kristen Indonesia).

“Di pesta itu, Pak Maruarar berkata, ‘Eh, kamu nanti datang ke kantor saya. Ada orang ingin bertemu kamu.’ Saya pun datang ke kantornya. Di sana ada rekannya, bernama Hasan Chandra,” kenang Yasonna.

Meski sudah diberi rekomendasi oleh Maruarar Siahaan, tetap saja ia harus menjalani sebuah tes, sebelum akhirnya resmi diterima.

“Saya masih ingat tesnya. Saya disodori berkas sebuah kasus. Saya diminta untuk menyusun gugatan dari kasus tersebut. Belakangan saya baru tahu kalau itu kasus lama yang pernah ditangani oleh seorang pengacara terkenal dan sudah diputus oleh pengadilan. Gugatan yang saya susun ternyata tidak jauh berbeda dengan gugatan yang disusun oleh pengacara senior tadi. Melihat hasil tes itu, saya langsung diterima,” tutur Yasonna.

Ia juga sering menangani kasus-kasus kompleks selama bekerja di sana, terutama yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Kemampuan dan pengalamannya pun semakin bertambah seiring perjalanan waktu.

Jadi Dosen dan Politisi

Suatu hari, beberapa teman sesama pengacara, mengajak Yasonna memasukkan proposal pembukaan Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan. Tetapi karena proposal itu diserahkan berdekatan dengan waktu penerimaan mahasiswa baru, maka rektor Universitas HKBP Nommensen saat itu, OHS Purba, menyarankan agar mereka datang lagi di tahun berikutnya.

Di tahun ajaran berikutnya, proposal itu lantas disetujui. Yasonna pun ditunjuk dalam sebuah kepanitiaan kecil untuk ikut menyusun kurikulum perkuliahan, mengurus izin ke Kopertis, dan mengundang dosen-dosen dari Fakultas Hukum USU dan beberapa pengacara profesional untuk ikut mengajar di Nommensen. Ketika Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen akhirnya benar-benar dibuka, Yasonna langsung ditunjuk menjadi Pembantu Dekan I.

Tahun 1983, pihak kampus mengirimnya untuk kuliah nongelar mempelajari sistem administrasi selama 1 tahun di Roanoke College, di Salem, Virginia, Amerika Serikat. Lalu kuliah S2, di Virginia Commonwealth University.

“Saya lulus S2 dengan nilai tertinggi hingga memperoleh penghargaan Outstanding Graduate Student Award. Rektor Universitas HKBP Nommensen langsung menyuruh saya untuk kuliah S3. Akhirnya saya mengambil program doktor di North Carolina State University,” ujarnya.

Sekembalinya ke Indonesia, Yasonna terpilih menjadi Dekan Fakultas Hukum. Dia pun menjalani hari-hari akademisinya di Universitas HKBP Nommensen dengan tenang, sampai akhirnya bergulir Gerakan Reformasi 1998.

“Di awal reformasi, saya melihat masalah bangsa sangat berat sekali, ekonomi down, suasana politik benar-benar chaos. Saya merasa punya bekal pendidikan, punya pengetahuan dan latar belakang sebagai aktivis mahasiswa, saya ingin ikut memperbaiki keadaan itu,” katanya.

Maka dia pun terjun ke dunia politik dengan  bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karir baru segera dia jalani, baik sebagai politisi maupun wakil rakyat.

Pada Pemilu 1999, Yasonna terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999-2004) mewakili Kepulauan Nias. Pada Pemilu 2004, dia menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut I (Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi).

Pada Pemilu 2009, dia dipindahkan ke Daerah Pemilihan Sumut II (meliputi Kepulauan Nias, Tapanuli, Asahan dan Labuhan Batu). Lagi-lagi dia terpilih melenggang ke parlemen. 

Tantangan Sebagai Menteri

Karir politik Yasonna melesat ketika dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 27 Oktober 2014.

Di instansi ini, dia mempopulerkan kredo ‘Ayo Kerja, Kami Pasti’, yang dimulai sejak 1 Juni 2015. “Ayo Kerja” lebih merupakan dorongan agar para pegawai di lingkungan Kemenkumham selalu giat bekerja. Sementara “Kami Pasti” merupakan singkatan dari Kami Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif.

“Lewat gerakan tersebut, pegawai Kemenkumham diberi pemahaman supaya giat bekerja. Tapi jangan sampai merasa paling hebat sendiri, sebab dia hanya bisa bekerja dengan baik kalau mau bersinergi dengan yang lain,” ujarnya.

Meski begitu, beragam persoalan dan tantangan menerpa dirinya, antara lain persoalan buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Ada lapas yang hanya punya empat petugas, sementara mereka harus mengawasi tujuh ratus tahanan. Bayangkan? Yang bisa dilakukan keempat sipir itu setiap hari hanya berdoa,” ujarnya.

Yasonna berharap pegawai baru Kemenkumham dapat membawa perubahan signifikan bagi pengawasan lapas. Dia juga berharap Kanwil tiap daerah mampu mendidik PNS yang baru diterima agar tidak terkontaminasi oleh praktek umum sipir yang mencederai nama Kemenkumham.

Selain itu, isu bahwa 50% alur distribusi  narkoba se-Indonesia dikendalikan dari dalam lapas, benar-benar membebani pikirannya. Dia merasa tudingan tersebut merusak nama baik Kemenkumham, sebab tidak ada datanya dan tidak jelas siapa yang pertama kali melontarkan isu tersebut.

“Kita sering dijadikan tumbal bahwa 50% jaringan narkoba ada di lapas. yang sampai sekarang saya sulit mempertanggungjawabkan dan meyakini. Bahwa ada beberapa jaringannya, iya. Tapi kalau 50% saya kira itu tidak mungkin,” kata Yasonna.

“Pertanyaannya, kalau dalam sebulan katakanlah (beredar) 10 ton (narkoba), yang tertangkap 1 ton, maka yang 9 ton lagi masuk dari mana? Diproduksi di sini atau dari mana?” sambungnya.

Namun dia tetap mengambil langkah tegas dengan memberi hukuman pada pegawai lapas yang terbukti ‘bermain-main’ dengan jabatan, mulai dari pemindahan kerja sampai penurunan pangkat. Khusus petugas lapas yang terlibat jaringan narkoba akan langsung dipecat.

Pengawasan ketat juga diberikan kepada narapidana narkoba. “Pengedar narkoba, bandar narkoba, awasi dengan baik, jangan kasih kesempatan pegang HP,” tegas Yasonna.

Yasonna berharap tidak ada lagi cerita usang tentang rendahnya moralitas dan integritas petugas lapas. “Janganlah bekerja hanya melaksanakan rutinitas yang sama secara terus menerus. Jika ingin suatu perubahan, lakukanlah suatu terobosan dan effort yang lebih,” katanya.

Dia ingin agar lapas mampu mengimplementasikan nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI). Itu sebagai bukti bahwa lapas serius untuk berbenah diri. Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemasyarakatan juga menjadi salah satu prioritas yang dilakukannya.

Selamatkan Rp659 Triliun Investasi

Salah satu prestasi Yasonna sebagai Menkumham ternyata bersinggungan dengan bidang ekonomi.  Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Yasonna berhasil menyelamatkan investasi senilai Rp659 triliun.

“Saya di Pokja IV ditugasi untuk menyelesaikan masalah-masalah investasi. Jika ada masalah, kami mengundang para pihak yang bersengketa, dan mencari solusinya,” katanya.

Sejak dibentuk pada 28 Juni 2018, Pokja IV ini sudah menerima 300 kasus terhambatnya investasi yang terbagi dalam dua jenis persoalan, yaitu kasus yang uncountable investment dan countable investment, seperti pertikaian karena masalah-masalah birokrasi, masalah perbedaan pendapat, serta adanya regulasi-regulasi yang tidak menolong.

Dari ratusan kasus ini nilai investasinya mencapai lebih dari seribu triliun. Beruntung Rp659 triliun di antaranya berhasil diselamatkan. Meski sejauh ini investasi yang diselamatkan bernilai besar, namun Yasonna masih merasa kurang.

“Kami harus lebih kencang lagi bekerja sesuai arahan presiden untuk menyelesaikan macetnya persoalan investasi,” kata Yasonna yang juga sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa bakti 2016-2020 ini.

Menangkan Gugatan Arbitrase

Yasonna memperingatkan kepada investor asing yang ada di Indonesia untuk tidak main-main dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum. Kasus Churchill Mining adalah buktinya.

Kasus Churchill Mining bermula pembatalan izin usaha pertambangan, yang dikeluarkan Bupati Samarinda, Isran Noor. Tidak terima dengan putusan itu, Churchill yang merupakan perusahaan tambang batu bara asal Inggris kemudian menggugat Pemerintah RI membayar ganti rugi sebesar US$2 miliar (sekitar Rp 26,8 triliun) ke badan arbitrase internasional pada tahun 2012.

Namun Pemerintah Indonesia dimana Yasonna menjadi koordinator tim hukumnya, berhasil memenangkan kasus tersebut pada 6 Desember 2016. Alhasil, Pemerintah RI terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi senilai Rp 26,8 triliun. Sebaliknya, Churchill Mining diwajibkan membayar dana kompensasi ke Pemerintah RI.

“Ini jadi pertama kalinya Indonesia memenangkan gugatan arbitrase internasional yang kita juga mendapat dana kompensasi sebesar US$ 8,6 juta atau setara Rp 114,3 miliar,” kata Yasonna.

Buru Aset Pengemplang Pajak

Di masa kepemimpinan Yasonna sebagai Menkumham, Pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan perpajakan, korupsi, dan lainnya. Kerjasama ini meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset.

Perjanjian berbentuk Mutual Legal Assistance (MLA) itu ditandatangani oleh Yasonna dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof, Bern, Swiss, Senin (4/2/2019).

“Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Yasonna.

Menganut prinsip retroaktif, penindakan bisa dilakukan terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Artinya seluruh aset hasil kejahatan di masa lalu juga bisa dilacak dan dilakukan penindakan hingga penyitaan.

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa. (Rio)

News Feed