Kalah Pilkada, Dedi Mulyadi Tetap Blusukan Bantu Masyarakat

 

Purwakarta, Radar Pagi – Meski kalah dalam hasil hitung cepat dalam Pilgub Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertekad tetap blusukan membantu masyarakat.

“Saya akan tetap menjadi seorang Dedi Mulyadi yang berkeliling, bertemu dan mencintai masyarakat Jawa Barat,” kata mantan Bupati Purwakarta tersebut di kediamannya di Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Kamis (28/6/2018).

Dalam waktu dekat, Dedi berencana akan membentuk lembaga amal berbasis pelayanan kesehatan. Fungsinya untuk membangun klinik kesehatan gratis bagi kawasan kumuh di Jawa Barat.

“Kita buat lembaga kesehatan, lembaga itu membangun klinik gratis. Kita tempatkan di kawasan padat rakyat miskin,” ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, Dedi Mulyadi memang menegaskan bahwa politik itu penting, tetapi kemanusiaan jauh lebih penting.

“Ikhtiar memberikan pertolongan untuk masyarakat tidak boleh terhalang karena tidak memiliki jabatan. Niatnya harus timbul dari ketulusan hati. Saya akan terus membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Pengurus dan kader Partai Golkar di Jawa Barat, menurut Dedi, akan dia arahkan untuk mengentaskan berbagai persoalan. Kader Nahdlatul Ulama itu juga diketahui memiliki banyak jaringan yang siap membantu.

“Rekan saya para bupati dan wali kota akan bersama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat kecil. Ini komitmen kita ke depan. Jadi, ada atau tidak ada jabatan, kita tetap melayani mereka,” pungkasnya.

Lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada 11 April 1971, H. Dedi Mulyadi, SH merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana adalah anggota Tentara Prajurit Kader yang pensiunan sejak usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia.

Semasa kecil, Dedi sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang. Dia menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya. Mulai dari SD Subakti (1984), SMP Kalijati (1987), dan SMA Negeri Purwadadi (1990). Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar Sarjana Hukum (1999).

Dedi terjun ke dunia politik berawal ketika terpilih menjadi Anggota DPRD Purwakarta pada Periode 1999-2004 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Akan tetapi pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta Periode 2003-2008 berpasangan dengan Lily Hambali Hasan.

Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta Periode 2008-2013, berpasangan dengan Dudung B. Supardi, dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pada periode selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta Periode 2013-2018 berpasangan dengan Dadan Koswara.

Pada 23 April 2016, Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 – 2020 menggantikan Irianto MS Syaifiuddin  atau biasa yang dikenal dengan nama Yance.

Kontroversi

Sebagai Bupati, Dedi Mulyadi membuat kebijakan larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam. Bagi pelanggar, atau masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, akan dihukum secara adat. Misalnya dengan diusir dari desanya dalam beberapa bulan, atau membayar denda dengan nominal yang ditentukan. Selain itu, akan dipasang juga kamera pengintai CCTV di setiap perbatasan desa. Sehingga peraturan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Kepala Desa Cilandak, Dadan Jakaria sudah mendahului dengan cara membuat portal di semua jalan dan gang desa. Jika ada tamu yang waktu kunjung pacar, KTP, kartu mahasiswa, dan pelajarnya ditahan. Jika sudah lewat pukul 21.00, pihak lelaki diusir.

Menurut Dedi, realisasi kebijakan ini nantinya di setiap desa atau kelurahan yang ada di Purwakarta, akan dibentuk kelompok yang bernama Badega Lembur bertugas melakukan pengawasan. Menurutnya, aturan ini dilakukan sebagai antisipasi untuk menjaga akhlak para remaja, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Juga memungkinkan untuk menindak dengan mengkawinkan paksa.

Kebijakan lainnya yang cukup menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha kecil adalah larangan usaha “online game” dan PlayStasion (PS). Semua warnet (warung internet) yang ada di Purwakarta dilarang menyediakan layanan “game online”, dengan alasan berdampak pada sifat dan karakter anak/pelajar yang cenderung berperilaku negatif, namun tetap dapat dilakukan di rumah.(ll/igo)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below