Ini Penjelasan Bupati Intan Jaya Terkait Demo Mahasiswa Senin Kemarin

 

Intan Jaya, Radar Pagi – Pada Senin (6/8/2018) siang kemarin, sekitar 150 orang dari Gerakan Mahasiswa Intan Jaya Indonesia (GMII) yang dikoordinir oleh Agustinus Ugipa menggelar aksi unjuk rasa damai di Perwakilan Kantor Keuangan Intan Jaya di Jalan Pipit Nabarua, Nabire.

Massa GMII tersebut diterima langsung oleh Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, SS, M.Si, didampingi Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Intan Jaya. Hadir pula Ketua Komisi B DPRD Alpius Bagau, SH.

Kepada Bupati, massa GMII menuntut bantuan dana pendidikan yang selama 3 tahun belum mereka terima. Mereka juga menuding Pemkab Intan Jaya telah gagal merealisasikan program “Intan Jaya Pintar”.

Bupati kemudian menjawab seluruh keluhan dan pertanyaan mahasiswa. Setelah diberikan penjelasan, massa GMII bisa menerima dan akhirnya membubarkan diri.

Radar Pagi yang mengkonfirmasi masalah ini kepada Bupati melalui selular, Selasa (7/8/2018), memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Bupati mengakui bahwa ada pemotongan APBD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 untuk kepentingan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Jadi bukan dipotong dan dilarikan kemana-mana,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, setelah konflik muncul dalam Pilkada Intan Jaya, masalah ini lantas dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK memutuskan harus dilakukan PSU di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Tentunya PSU itu harus dianggarkan, sehingga yang telah dianggarkan sebelumnya harus dirubah, termasuk bantuan untuk mahasiswa dan gereja,” papar Bupati.

Akibat konflik politik berkepanjangan ini, kata Bupati, beberapa pos peruntukan lainnya pun terpaksa dirubah, seperti penyiapan lahan yang sudah memasuki tahap kontrak fisik. Lantas di APBD Induk yang lebih diutamakan adalah penggunaan anggaran untuk rehabilitasi kantor-kantor yang isinya semua dijarah dalam kerusuhan Pilkada, dan pemerintah terpaksa menganggarkan lebih kurang Rp 12 miliar untuk memperbaiki seluruh kerusakan ini.

Namun Bupati menegaskan, perihal perubahan anggaran tersebut sudah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua, bahkan telah dipertanggungjawabkan ke BPK.

“Perubahan anggaran ini terpaksa dilakukan dan merupakan resiko dari konflik Pilkada yang berkepanjangan. Makanya saya selalu tekankan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, ikut menjaga agar jangan sampai terjadi kerusuhan, sebab hal itu akan merugikan kita sendiri. Tapi ternyata kerusuhan sudah terjadi, itu di luar kehendak kita, itu kehendak iblis,” katanya.

Bupati juga menjelaskan, banyak mahasiswa bertanya anggaran 2016 s/d 2018 dikemanakan? Menurutnya pertanyaan ini sangat bagus karena memang merupakan hak seluruh masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dipakai oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

“Namun saya sebagai Bupati perlu menjelaskan bahwa anggaran tahun 2016 berjalan atau normalnya tahun 2017, awalnya dimasukkan ke dalam APBD Perubahan. Tapi kemudian turunlah perubahan pemotongan defisit anggaran 10% dari Jakarta (Pemerintah Pusat), itu setelah kita dan DPRD telah anggarkan . Dipotong itu bukan DAU (Dana Alokasi Umum), dipotong itu DAK (Dana Alokasi Khusus). Pemotongan 10% itu oleh pemerintah, berlaku di seluruh Indonesia. Kita sudah budget, sudah lelang anggaran sudah disiapkan, terpaksa dalam APBD Perubahan dirubah, 10% harus dikembalikan dananya. DAK harus dibiayai oleh DAU,” papar Bupati.

Aksi demo Gerakan Mahasiswa Intan Jaya Indonesia (GMII) di Perwakilan Kantor Keuangan Intan Jaya di Jalan Pipit Nabarua, Nabire, Senin (6/7/2018).

Intan Jaya Pintar

Bupati kemudian menerangkan, tidak seluruh visi “Intan Jaya Pintar” tidak dilaksanakan, apalagi pada periode pertama visi tersebut sudah berjalan dengan sangat baik meski banyak kendala. Tapi hal itu harus dimaklumi, sebab sebagai daerah baru, Intan Jaya masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).

“Tapi kita selalu lakukan evaluasi dan koordinasi untuk menuju ke arah yang lebih baik,” kata Bupati.

Menurutnya, di masa depan program pengiriman pemuda-pemudi Intan Jaya untuk studi ke kota-kota besar akan ditinjau kembali, mengingat  program studi mahasiswa yang saat ini berjalan banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa yang telah selesai kuliah dan kembali ke Intan Jaya, namun ternyata tidak berdaya guna dan terkadang malah menjadi pemicu timbulnya permasalahan. Itu juga yang menjadi salah satu sebab mengapa dalam APBD 2018, belum ada anggaran untuk mahasiswa.

“Karena apa? Karena adik-adik mahasiswa yang ganteng-ganteng pulang dari Jayapura, Manado, Makassar, lalu terlibat politik praktis ada di kelompok A, kelompok B dan C. Saling menghasut, ikut perang, lalu bikin hancur Intan Jaya,” kata Bupati.

Bupati merasa sangat kecewa ada oknum mahasiswa yang ikut berperang dalam konflik Pilkada kemarin, sampai-sampai ada yang terluka kena tembakan anak panah.

“Mahasiswa harusnya berdiri di tengah, harus netral, harus bisa kasih pemahaman ke masyarakat supaya masyarakat jangan berperang,” tutur Bupati.

Selain itu, Bupati menjelaskan bahwa sebenarnya bantuan biaya kuliah bukan hak seluruh mahasiswa, karena hal tersebut sesungguhnya merupakan kebijakan/bantuan dari Pemda Kabupaten Intan Jaya. Karena itu merupakan hak Pemda pula untuk memberikan bantuan secara penuh hanya kepada mahasiswa Intan Jaya yang berprestasi.

Meski begitu, untuk tunggakan pembayaran studi bagi mahasiswa penerima bantuan yang belum terbayarkan, telah dilakukan pembahasan dengan DPRD Intan Jaya dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Intan Jaya Tahun 2018, termasuk dengan biaya operasional lain seperti pemeliharaan bangunan asrama mahasiswa dan lain-lain, paling lambat bulan Oktober 2018.

Bupati juga meminta GMII segera mendata secara riil kuota mahasiswa yang saat ini masih aktif, guna efektivitas program Intan Jaya Pintar.

“Pemerintah sudah bicara dengan DPRD, dalam tahun ini permintaan mahasiswa siap diakomodir. Yang penting data mahasiswa lengkap dan tersedia,” tegas Bupati.

Tetapi dalam waktu dekat, mahasiswa harus menandatangani pakta integritas, berisi tanggung jawab apa haknya, di atas hitam putih (perjanjian hukum) dan disaksikan pihak keamanan, gereja, adat.

“Yang penting ketika mahasiswa datang (pulang ke Intan Jaya) kamu bukan kelompok ini dan kelompok itu. Kamu mahasiswa Intan Jaya dan kita tidak akan lihat lagi perkotak-kotakan mahasiswa. Semua sama,” katanya.

Mengenai tudingan belum berjalannya pemerintahan di Intan Jaya pasca kerusuhan, Bupati menjelaskan, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh SKPD yang mengungsi ke Nabire saat kerusuhan, supaya segera kembali ke Intan Jaya. Dan dia sendiri sudah naik turun ke Intan Jaya. Tapi masalahnya rumah-rumah (yang semula dihuni pegawai Pemkab) walaupun sebagian masih ada, tetapi atapnya sudah hilang, dan isinya sudah kosong dijarah semua.

“Tidak tahu siapa yang jarah papan-papan triplek itu sudah tidak ada dan dibakar,” katanya.

Menurut Bupati, perbaikan rumah-rumah tersebut telah dianggarkan, tetapi harus dengan proses lelang dan itu sedang berjalan dalam anggaran perubahan tahun ini. (Om Yan)

 

 

 

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below