by

Perda dan Perbup APBD 2019 Intan Jaya Resmi Ditetapkan

Nabire, Radar Pagi –Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Intan Jaya digelar di Aula Maranatha, Nabire, Senin (11/2/2019).

Sidang ini digelar dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Intan Jaya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam sambutannya, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, S.S, M.Si menjelaskan, sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), APBD 2019 sudah harus ditetapkan paling lambat akhir Desember 2018.

“Sesuai Permendagri tersebut, Kabupaten Intan Jaya sudah terlambat dalam menetapkan Perda Tahun Anggaran 2019 dan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah,” kata Bupati.

Menurut Bupati, ke depannya semua pihak harus berbenah diri agar keterlambatan serupa tidak terulang lagi.

Dia juga mengatakan, pihak eksekutif dan legislatif telah berkoordinasi dan mengevaluasi seluruh rancangan APBD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memastikan penyusunan APBN sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Setiap kegiatan yang termuat dalam APBD ini sudah memenuhi standar pembangunan di tingkat provinsi dan pusat. Dana yang dibelanjakan untuk membiayai kegiatan sudah melalui pertimbangan matang demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dia menjelaskan, Perda Kabupaten Intan Jaya dan Perbup tentang APBD 2019 sudah ditetapkan, tinggal pelaksanaannya saja. Untuk itu, dia mengajak eksekutif dan legislatif untuk menjalankan fungsinya masing-masing.

Namun sesuai dengan Surat Gubernur Nomor 02.14/Set Tanggal 10 Januari 2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana Otsus Tahun Anggaran 2019, maka kegiatan yang sumber dananya berasal dari Otsus sementara akan ditangguhkan.

“Hal ini juga sudah ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Intan Jaya Nomor 050/17/BUP Tanggal 2 Februari 2019. Kami minta agar OPD Pengelola Dana Otsus Tahun Anggaran 2019 agar mengindahkannya,” kata Bupati.

Singgung Tahun Politik

Bupati juga menyinggung soal Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang. Dia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan pesta demokrasi ini dengan rasa tanggungjawab.

“Kita harus belajar dari konflik Pilkada Intan Jaya 2017 lalu. Akibat konflik tersebut, kehancuran dan penderitaan masih kita rasakan sampai saat ini. Saya minta pada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, sebab jika terjadi konflik di antara kita, maka yang menderita adalah kita sendiri,” katanya.

“Saya ingatkan ASN untuk menjaga netralitas dan jangan berpolitik praktis. Jika itu tetap anda lakukan, resiko di tangan anda sendiri. Juga bagi calon anggota DPRD Intan Jaya, silahkan berkompetisi secara fair. Siap kalah dan siap menang. Kita harus pastikan tidak ada lagi konflik Intan Jaya jilid II,” sambungnya.

Bupati pun kembali mengimbau seluruh OPD, SKPD, Kepala-kepala Distrik, harus naik ke Intan Jaya karena konflik pilkada sudah selesai.  Selain itu, kegiatan lelang paket-paket di OPD masing-masing sudah harus diselesaikan.

Menurut Bupati, selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, tidak satu pun OPD atau kepala dinas yang memberi laporan. Karena itu Bupati memerintahkan para bendahara yang mengelola anggaarn di tahun 2018 untuk segera mempersiapkan diri membuat laporan pertanggungjawaban, dan seluruh kegiatan lelang hasilnya harus segera dilaporkan kepada pemerintah melalui bupati.

“Di akhir bulan ini atau awal Maret sudah ada BPK di Intan Jaya. Yang kelola anggaran harus lapor,” tegas Bupati.

Dagang Jabatan

Bupati juga mengaku menerima laporan ada pihak-pihak yang memperdagangkan jabatan di lingkup Pemkab Intan Jaya, bahkan ada yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan alasan tim sukses.

Bupati mengingatkan untuk menghentikan perilaku semacam itu karena setiap saat selalu ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

“Yang jelas adalah kami baru terima izin dari Menpan untuk izin lelang jabatan. Maka eselon II dan yang memenuhi syarat di atas golongan IV a diharap mulai mempersiapkan berkas untuk ikut lelang. Dan pihak penyelenggara lelang bukanlah Bupati, tetapi tim dari provinsi,” katanya.   

Di akhir sambutannya, Bupati menginformasikan pihaknya belum menerima kabar terkini perihal perkembangan penerimaan CPNS di Intan Jaya.

Sebelumnya, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (5/10/2018) tahun kemarin, Bupati menginformaskan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Papua dilakukan secara offline. Selain itu, Presiden juga setuju bila penerimaan CPNS di Papua lebih mengutamakan putra-putra asli daerah. (Om Yan)

 

 

 

News Feed