by

Nama Belum Masuk DPT, Puluhan Ribu Warga Intan Jaya Kehilangan Hak Pilih

Intan Jaya, Radar Pagi – Sebanyak 23.111 warga dari enam distrik di Kabupaten Intan Jaya, Papua, belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) . Akibatnya mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang.

“Dapat dipastikan bahwa 23.111 orang kehilangan hak pilihnya,” kata Tim hukum DPC Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya Nahar A. Nasada kepada wartawan di Kawasan Sarinah, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). 

Menurut Nahar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya pada 11 Desember 2018 telah menetapkan sebanyak 85.340 DPTHP-II, padahal versi Dinas Pencatatan Kependudukan dan Sipil ada sebanyak 108.451 orang yang dapat menggunakan hak pilih.

Nahar menyebut sebanyak delapan distrik di Kabupaten Intan Jaya ada yang DPT-nya tidak sesuai. Seperti di distrik Sugapa versi DPTHP-2 ada 20.342 pemilih, versi Dukcapilnya 20.229 pemilih.

Distrik Homeyo versi DPTHP2 sebanyak 17.242 pemilih, versi Dukcapil 21.029 pemilih; Distrik Wandai versi DPTHP2 sebanyak 9.119 pemilih, versi Dukcapil sebanyak 8.637; Distrik Mbiandoga versi DPTHP2 (15.498 pemilih), versi Dukcapil (15.699 pemilih).

Kemudian distrik Agisiga versi DPTHP2 (9.132 pemilih), versi Dukcapil (11.214 pemilih); Distrik Hitadipa versi DPTHP2 (11.981 pemilih), versi Dukcapil (13.339 pemilih); Distrik Ugimba versi DPTHP2 (1.134 pemilih), versi Dukcapil (9.562 pemilih); dan Distrik Tomosiga versi DPTHP2 (892 pemilih), versi Dukcapil (8.672 pemilih).

Warga yang paling banyak kehilangan hal pilih, kata Nahar, berasal dari Distrik Tomosiga, di mana versi DPTHP-2 sebanyak 892 orang sementara hasil Dukcapil 8.672 pemilih. Kemudian Distrik Ugimba dari catatan Dukcapil terdapat 9.562 pemilih nanum yang masuk DPTHP-2 hanya 1.134 orang. 

Nahar menjelaskan, DPC Partai Demokrat telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Intan Jaya dan KPU Provinsi Papua, namun tidak ada respons apapun.

“Belum juga memberikan respon dan terkesan menutup diri,” kata Nahar.

Karena itu, kata Nahar, pihaknya mengirim surat kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera mengambil tindakan atas hal tersebut. Tapi hasilnya tetap saja nihil hingga saat ini.

“Kami sudah memasukkan aduan ke Bawaslu Senin 4 Februari 2019 kemarin, tapi belum juga direspons,” keluhnya.

Nahar berharap agar temuannya ini segera diproses oleh KPU baik di tingkat daerah maupun pusat. Supaya tidak ada satu orang pun yang kehilangan hak pilihnya.

“Menghilangkan hak pilih orang adalah pelanggaran HAM. Penyelenggara terancam pidana apalagi secara sadar. Soal hak pilihnya dipakai atau tidak itu urusan lain,” tegas Nahar. (Om Yan)

 

News Feed