oleh

Opini S. Kadi: REI Ajukan Yudicial Review Permen PU&PR Serta Pergub DKI untuk Lindungi Kejahatan Pengelola Rusun Nakal

-Kolom-144 views

Sejak pintu keterbukaan digulirkan Bapak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta di tahun 2013, tidak kurang dari 70 kawasan Rusun (Apartemen) bergerak berjuang untuk lepas dari cengkeraman Pengelola ex Pelaku Pembangunan. Dalam dinamikanya tidak sedikit yang mewujud dalam bentuk konflik fisik antara preman bayaran pengelola dengan warga rusun. Padahal perjuangan warga rusun hanyalah untuk mengambil kembali haknya sendiri, sama sekali bukan mengambil hak pihak lain yang manapun.

Sudah barang tentu, banyaknya kasus pengelolaan tersebut sama sekali tidak berarti semua pelaku pembangunan berperilaku buruk, karena dalam prakteknya tidak sedikit pelaku pembangunan yang justru diminta oleh warga rusun untuk terus mengelola rusun yang dibangunnya.

Adapun kejahatan yang dilakukan oleh pengelola ex pelaku pembangunan nakal, antara lain tanpa hak:

  • Menaikan Tarif Listrik dan Air serta memungut PPN atas Listrik dan Air, padahal dalam Apartemen tidak ada jual beli listrik dan Air.
  • Menarik dan menampung dana “Service Charge” ke dalam rekening perusahaan dan kemudian menggunakannya sesuka-suka sendiri tanpa pernah dipertanggung jawabkan.
  • Menggunakan “Sinking Fund” yang murni uang warga, tanpa seijin dan tidak dipertanggung jawabkan.
  • Menggelapkan Penghasilan dari pemanfaatan Hak Bersama, seperti uang Parkir komersial, sewa untuk papan reklame, sewa Atap untuk Antene TV dan Operatir seluler lainnya.
  • Menggelapkan Hak Keuntungan Premi Asuransi yang dibayar oleh warga Apartemen.
  • Tidak membalik nama Pemegang Hak atas Tanah Bersama kepada PPPSRS, padahal sudah terjual lunas, padahal mereka adalah perusahaan “go-publik” yang otomatis mem “pledge” kan asset nya.
  • Dan kejahatan lainnya, termasuk melakukan “vandalism”, “capital violence” dan juga mendorong terjadinya “state terrorism” ketika warga berani melakukan protes.

Disebut tanpa Hak karena Pasal 75 UU No.20/2011 Tentang Rusun mengatur Hak dan Kewenangan dalam Pengelolaan Hak Bersama ada pada PPPSRS selaku wali amanah yang statusnya Badan Hukum NIR LABA, sementara Pengelola adalah Bada Hukum yang dikontrak atau dibentuk oleh PPPSRS.

Adapun modus operandi kejahatan yang mereka lakukan dengan menjadikan Pengurus PPPSRS sebagai BONEKA  dan menggunakan Kontrak Kerja antara Pengurus PPPSRS dengan dirinya dengan jenis LUMPSUM atau borongan artinya untung rugi ditanggung Pengelola sebagai TAMENG kEJAHATAN, sehingga seolah-olah yang dilakukan Pengelola menjadi SAH.

Padahal jenis kontrak ini jelas bertentangan dengan AD/ART dan juga UU Nomor 20. Tahun 2011 Tentang: Rumah Susun itu sendiri, karena bagaimana mungkin Pengurus PPPSRS bisa mempertanggung jawabkan keuangan Perhimpunan, kalau dirinya tidak mempunyai Rekening Bank dan tidak mempunyai Buku KAS Keuangan, lantas bagaimana mungkin Pengurus PPPSRS mengaudit keuangan Pengelola.

Dan sesungguhnya praktek kejahatan tersebut bersumber dari belum diaturnya Hak Suara dalam Pembentukan dan Pemilihan Pengurus PPPSRS, hal ini terkait dengan keterlambatan Pemerintah dalam menerbitkan PP dari UU No.20 Tahun 2011 Tentang Rusun, sementara dalam PP UU Rusun sebelumnya tidak dikenal Hak Suara dalam Pembentukan dan Pemilihan Perhimpunan. Hal ini mudah dipahami, mengingat dijaman Orba negeri kita masih otoriter sehingga belum mengenal perlindungan HAM.

PPPSRS Sebagai Wadah Berserikat.

Singkat cerita, karena kebutuhan dilapangan yang begitu mendesak, sementara tarik menarik kepentingan dalam pembikinan PP terlalu kuat, maka Menteri PU&PR RI menerbitkan Permen Nomor:23/PRT/M/2018 sebagai solusi bijak, dan Gubernur DKI Jakarta pun menerbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor:132. Tahun 2018 dimana keduanya secara khusus mengatur Hak Suara dalam Pembentukan dan Pemilihan Pengurus PPPSRS dengan norma 1 nama satu suara, sebagai “Rule Of Engagement” untuk melindungi warga Rusun dari cengkeraman Pengelola ex Pelaku Pembangunan Nakal yang selama ini dengan menggunakan norma NPP dalam Pembentukan dan   Pemilihan Pengurus PPPSRS yang kemudian dijadikan BONEKA mereka.

Terkait dengan ketentuan tersebut, Pengurus REI kemudian mengajukan Yudicial Review atas Permen dan Pergub DKI Jakarta antara lain tentang  ketentuan Hak Suara khusus dalam Pembentukan dan Pemilihan Pengurus PPPSRS yang menggunakan kesamaan hak dalam berserikat, tidak membedakan antara kaya dan miskin yaitu 1 nama 1 suara.   

Dalam negara demokrasi, HAK BERSERIKAT termasuk dalam wadah PPPSRS  adalah  HAM. Dan sebagai HAM ia sama sekali bukan pemberian negara, tapi hak pemberian Tuhan Yang Maha. Disanalah maka  konstitusi kita mengatur kesamaan hak dan tidak mengenal diskriminasi dengan latar belakang apapun tak terkecuali KAYA -MISKIN dalam menggunakan HAK BERSERIKAT.

Sementara itu, Pasal 74 dan 75 UU No.20/2011 Tentang Rusun, mengatur PPPSRS secara lex spesialis sebagai wadah tunggal bagi warga Rusun dalam berserikat dalam pengurusan kepemilikan dan pengelolaan HAK BERSAMA (Tanah Bersama, Bagian Bersama dan Benda Bersama) dan juga karena Rusun itu sendiri tergolong sebagai HIGH RISK BUILDING.

Rasanya aneh kalau Pengurus REI tidak tahu norma baku dalam negara demokrasi, dimana Hak Primer yaitu Hak Warga Negara yang diatur langsung dalam UUD dalam hal ini Hak Berserikat termasuk dalam wadah PPPSRS, tidak bisa dikalahkan oleh Hak sekunder yaitu hak warga negara dan juga lembaga yang diatur melalui UU. Sehingga, mustahil UU No.20/2011.

Tentang Rusun dalam mengatur PPPSRS sebagai wadah Berserikat dalam Pembentukan dan Pemilihan Pengurus nya mengenal norma Kaya- Miskin, melanjutkan cara lama (UU No.16/1985 Tentang Rusun) yang sesuai era nya sudah pasti belum melindungi HAM warga negara.

Pokok persoalannya yang mendasar, mengapa Pengurus REI menjadi ikut “ketakutan” terhadap  materi tersebut dan rela menjadi alat Pengembang Nakal, padahal  dalam Permen dan Pergub tersebut tidak mengubah tata cara  PPPSRS dalam mengambil Keputusan yang mengkait Kepemilikan dan Pengelolaan tetap menggunakan Norma NPP.

Dengan demikian  Pelaku Pembangunan yang unitnya baru terjual sedikit, dalam pengambilan keputusan  yang terkait kepemilikan dan kepengelolaan, niscaya tetap sebagai penentu, karena norma yang digunakan adalah NPP, tanpa harus menguasai Kepengurusan PPPSRS dan kemudian menjadikannya sebagai BONEKA.

Atau memang REI berkehendak agar cara-cara lama yang sudah belasan dan bahkan puluhan tahun Pengelola ex Pelaku Pembangunan menjadikan warga Rusun sebagai “Sapi Perahan” melalui Pengurus PPPSRS bonekanya, bisa terus berlanjut.

*Penulis adalah Pemilik dan Penghuni Sarusun Graha Cempaka Mas.

News Feed