by

Jelang Pileg dan Pilpres, Pemerintah Serius Berantas Hoaks

 

Jakarta, Radar Pagi – Jelang Pileg dan Pilpres 2019, pemerintah menaruh perhatian serius pada masalah hoaks atau kabar bohong yang harus diselesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas, karena hoaks akan mengacaukan opini publik. Yang kedua, pemerintah akan mencegah gangguan keamanan, terorisme, radikalisme.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengimbau jangan menggunakan politik identitas, karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa.

“Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Kebhinekaan kita,  Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita juga imbau agar kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial, tetapi adu kompetensi kan, adu kualitas calon pemimpin,” ujar Wiranto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019) sore.

Wiranto mengimbau kepada partai-partai politik, sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab pada sukses Pemilu,  bahwa kampanye boleh, tapi yang diadu adalah kualitas pemimpin, yang diadu adalah kompetensi pemimpin, yang diadu adalah rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini. 

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan setiap menteri agar menjaga semua kegiatan untuk mengarahkan kegiatan Pemilu bias berjalan aman, damai, lancer dan sukses. Jangan sampai Pemilu terganggu dengan kebijakan-kebijakan kementerian yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu.

Wiranto menyebutkan, pemerintah sudah mempunyai indeks kerawanan Pemilu, dan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan Polri sudah membuat suatu analisis daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu yang paling tinggi.

“Itu ada, daerah-daerah itu ada, dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu. Dan mulai sekarang kita sudah mulai bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu, sehingga pada saat nanti hari H-nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah,” ujar Wiranto.

Artinya, jelas Menko Polhukam Wiranto,  tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu. Itu yang harus dilakukan.

Namun dia mengingatkan sebenarnya tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu harus bersama-sama melakukan hal ini.

“Apakah itu KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, para pimpinan partai politik, para pelaku kontesan, itu semuanya harus bersama-sama punya tanggung jawab yang sama bahwa Pemilu ini pesta demokrasi, membuat masyarakat itu ceria, bahagia, senang karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan, atau memilih pemimpin yang berkualitas,” katanya. (safrizal)

 

News Feed