by

Potret Kesejahteraan Masyarakat dalam Satu Dasawarsa DOB di Kepulauan Nias

-Kolom-38 views

 

Oleh: Baziduhu Zebua *)

Pada tahun 2018 ini, tepatnya 26 November 2018 genap 10 tahun usia tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Kepulauan Nias yang masing-masing ditetapkan dengan UU No. 45 tahun 2008 untuk Kabupaten Nias Utara, UU No. 46 tahun 2008 untuk Kabupaten Nias Barat dan UU No. 47 tahun 2008 untuk Kota Gunungsitoli. Tujuan pembentukan DOB tersebut, setidak-tidaknya ada 3, yaitu:

1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Mempercepat pembangunan di segala aspek kehidupan

3. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

Dengan usianya yang 10 tahun tersebut, sudah selayaknya bila banyak pihak yang ingin mengetahui sejauh mana tujuan pembentukan DOB tersebut telah tercapai, khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan harapan menjadi bahan Introspeksi dan antasipasi untuk dasawarsa berikutnya.

Satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa sejak Indonesia merdeka sampai pembentukan Kabupaten Nias Selatan tahun 2003, bahkan sampai pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli pada tahun 2008, Kepulauan Nias telah memberi warna khas bagi Provinsi Sumatera Utara yang terkenal dengan julukan daerah tertinggal, termiskin dan daerah terluar. Hal ini terbukti dengan posisi  4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias yang mendominasi peringkat terbawah baik angka kemiskinan maupun angka IPM di Sumatra Utara.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, penulis mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penjelasan pasal 31 ayat 2 huruf b yang mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan mempercepat  peningkatan kesejahteraan  masyarakat adalah peningkatan indeks pembangunan Manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.”

Dalam hal ini, penulis mengikuti perhitungan IPM oleh BPS Kabupaten Nias dengan perhitungan IPM metode lama dan metode baru. Sejalan dengan itu maka pada tulisan ini, data sampai tahun 2010 menggunakan perhitungan IPM berdasarkan metode lama, sedangkan tahun 2011 ke atas menggunakan data IPM berdasarkan perhitungan metode baru.

Sumber: BPS Kab. Nias

Pada tahun 1999 (sebelum adanya pemekaran wilayah) IPM Kabupaten Nias yang pada saat itu meliputi seluruh wilayah Kepulauan Nias berada pada peringkat 17 di antara 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan angka 50,40; sementara Sumatera Utara 66,60. Pada tahun 2004 (satu tahun setelah terbentuknya Kabupaten Nias Selatan), Kabupaten Nias dan Kabupaten  Nias  Selatan  masih berada pada posisi 24 dan 25 dari 25 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan angka 65 dan 63,10 sedangkan IPM Sumatera Utara  71,40.

Pada tahun 2008 (saat terbentuknya Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli), IPM Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan meningkat menjadi 67,55 dan 65,59 tapi tetap pada posisi 29 dan 30 dari 30 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan Sumatera Utara berada pada angka 73,29.

Jadi sejak tahun 1999 sampai 2008, yaitu sembilan tahun sebelum terbentuknya Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli, IPM Kabupaten Nias dan Nias Selatan masih tetap pada peringkat terbawah dan masih jauh di bawah rata-rata Sumatera Utara. Pada tahun 2009 (satu tahun setelah pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli), IPM Kabupaten Nias, Kabupaten Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat masih juga menduduki peringkat terbawah yaitu 30,31,32 dan 33 di antara 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan IPM 68,29 ; 67,36 ; 66,27 ; 65,96 ; kecuali Kota Gunungsitoli yang dapat memperbaiki IPMnya dan berada pada peringkat 25 dengan IPM 71,33 ; sedangkan Sumatera Utara 73,8.

Sumber: BPS Kab. Nias

Pada tahun 2017 (sembilan tahun setelah pemekaran) peringkat IPM Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat tetap berada pada peringkat terbawah di Sumatera Utara, kecuali Kota Gunungsitoli yang berhasil meningkatkan IPMnya sehingga berada pada peringkat ke-23.

Tetapi satu hal yang menggembirakan, bahwa Kabupaten Nias Utara berhasil meningkatkan status pembangunan manusia setingkat lebih tinggi dari kategori “rendah” pada tahun 2012 menjadi kategori “sedang” pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 Kabupaten Nias naik status menjadi kategori “sedang.” Sedangkan Kota Gunungsitoli dapat mempertahankan posisinya pada status kategori “sedang”, yang sudah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.

Bila ditelusuri komponen IPM dalam kurun waktu 2008-2017, ternyata bahwa pada tahun 2008 (sebelum pemekaran) Kabupaten Nias memperoleh angka melek huruf 89,45 persen ; rata-rata lama sekolah 6,40 tahun ; angka harapan hidup  69,15 tahun; dan pengeluaran riil perkapita 598.850 rupiah; sedangkan Sumatera Utara angka  melek huruf 97,08 persen ; rata-rata lama sekolah 8,60 tahun; angka harapan hidup 69,20 tahun ; dan pengeluaran riil perkapita 622,580 rupiah. Dari data ini terlihat bahwa komponen kesehatan hampir menyamai Sumatera Utara sedangkan komponen pendidikan dan pengeluaran ril perkapita masih jauh di bawah Sumatera Utara.

Pada tahun 2011 (setelah pemekaran), angka harapan hidup di Kabupaten Nias 68,58 ; Nias Selatan 66,91 ; Nias Utara 68,23 ; Nias Barat 67,31 dan Kota Gunungsitoli 70,03 : sedangkan Sumatera Utara 67,63. Pada tahun 2017 (enam tahun berikutnya) angka harapan hidup Kabupaten Nias 69,18 ;

Nias Selatan 68 ; Nias Utara 68,77 ; Nias Barat 68,28 ; dan Kota Gunungsitoli 70,42 ; sedangkan Sumatera Utara 68,37. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan sudah memadai sehingga angka komponen kesehatan IPM Kepulauan Nias telah menyamai rata-rata Sumatera Utara, malah ada daerah yang melebihinya yaitu Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias.

Di bidang pendidikan pada tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nias 4,63 ; Nias Selatan 3,75 ; Nias Utara 5,36 ; Nias Barat 4,78 ; dan Kota Gunungsitoli 7,20 ; sementara Sumatera Utara 8,61. Pada tahun 2017 (enam tahun berikutnya), angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nias 4,93 ; Nias Selatan 4,95 ; Nias Utara 6,08 ; Nias Barat 5,78 dan Kota Gunungsitoli 8,4 ; sementara Sumatera Utara 9,25. Dari data-data ini terlihat bahwa setelah pemekaran wilayah, pembangunan di bidang Pendidikan masih belum memadai sehingga komponen IPM bidang Pendidikan Kepulauan Nias masih di bawah rata-rata Sumatera Utara.

Sumber: BPS Kab. Nias

Di bidang Ekonomi pada tahun 2011 (setelah pemekaran) pengeluaran perkapita Kabupaten Nias Rp.5.505.000 ; Nias Selatan 6.026.000 ; Nias Utara 5.411.000 ; Nias Barat 4.969.000 ; Kota Gunungsitoli 6.461.000 ; sedangkan Sumatera Utara 9.231.000. Pada tahun 2017, pengeluaran perkapita di Kabupaten Nias Rp. 6.629.000 ; Nias Selatan 6.792.000 ; Nias Utara 5.835.000 ; Nias Barat 5.594.000 ; Kota Gunungsitoli 7.300.000 : sedangkan Sumatera Utara Rp.10.036.000. Pengeluaran ril perkapita di Kepulauan Nias masih jauh di bawah pengeluaran ril perkapita rata-rata Sumatera Utara.

Hal  ini  didukung oleh data kemiskinan di Kepulauan Nias yaitu pada tahun 1998 (sepuluh tahun sebelum pemekaran) angka kemiskinan di Kabupaten Nias berada pada peringkat 17 di antara 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Pada tahun 2010 (dua tahun setelah pemekaran) terlihat bahwa Kepulauan Nias masih termiskin di Sumatera Utara dengan data Kabupaten Nias ber ada pada peringkat ke-29,  Nias Selatan pada peringkat 30, Nias Barat pada peringkat 31, Kabupaten Nias Utara pada peringkat 32 dan Kota Gunungsitoli berada pada peringkat 33 di antara 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Persentase penduduk miskin juga cukup tinggi yaitu Kabupaten Nias 19,98 % ; Kabupaten Nias Selatan 20,73 % ; Kabupaten Nias Barat 30,89 % ; Kabupaten Nias Utara 31,94 % dan Kota Gunungsitoli 33,87 %.

Pada tahun 2017 (tujuh tahun berikutnya) keadaannya tidak terlalu berbeda yaitu Kabupaten Nias pada peringkat 29, Kabupaten Nias Selatan  pada peringkat 30, Kota Gunungsitoli pada peringkat 31, Kabupaten Nias Barat pada peringkat 32 dan Kabupaten Nias Utara pada peringkat 33. 

Dengan persentase penduduk miskin Kabupaten Nias  18,11  % ; Kabupaten  Nias  Selatan 18,48  %  ; Kota Gunungsitoli 21,66 % ; Kabupaten Nias Barat 27,33 % dan Kabupaten Nias Utara 29,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kepulauan Nias masih tetap wilayah termiskin di Sumatera Utara, baik sebelum maupun setelah 10 tahun pemekaran wilayah.

Dari data-data tersebut dapat terlihat bahwa pembangunan di bidang Ekonomi di Kepulauan Nias sebelum dan sesudah pemekaran masih belum memadai sehingga angka pengeluaran ril perkapita masih jauh di bawah rata-rata Sumatera Utara dan angka kemiskinan masih jauh di atas rata-rata Sumatera Utara.

Sumber: BPS Kab. Nias

Bila dilihat dari aspek ketimpangan penghasilan, maka tercatat angka gini ratio di Kabupaten Nias pada tahun 2003 (sebelum pemekaran) 0,2107 ; sedangkan Sumatera Utara  0,2868. Berarti ketimpangan penghasilan di Kabupaten Nias masih belum mencolok. Kemudian pada tahun 2008 (saat pemekaran) Kabupaten Nias 0,2879 ; Nias Selatan 0,2369 ; sedangkan Sumatera Utara 0,3189. Berarti sampai  tahun 2008 ketimpangan penghasilan di Kabupaten  Nias dan Nias Selatan masih  belum mencolok. Tetapi pada tahun 2010 (setelah pemekaran) mulai terlihat gini ratio yang bervariasi di Kepulauan Nias. Seperti di Kabupaten Nias 0,3165 ; Nias Selatan 0,2930 ; Nias Utara 0,2858 ; Nias Barat 0,2918 ; dan  Kota  Gunungsitoli 0,4268 ; sedangkan Sumatera Utara 0,3202.

Jadi pada tahun 2010 persoalan ketimpangan penghasilan di Kabupaten Nias mendekati angka Sumatera Utara dan malahan Kota Gunungsitoli melebihi ketimpangan penghasilan rata-rata Sumatera Utara. Pada tahun 2017 di Kabupaten Nias 0,2491 ; Nias Selatan 0,2694 ; Nias Utara 0,2685 ; Nias Barat 0,2469 ; Kota Gunungsitoli 0,3463 ; sedangkan Sumatera Utara 0,3150. Pada tahun ini 4 Kabupaten di Kepulauan Nias masih di bawah Sumatera Utara, dalam  arti ketimpangan penghasilan tidak terlalu mencolok. Akan tetapi Kota Gunungsitoli berada di atas gini ratio Sumatera Utara, berarti ketimpangan penghasilan di Kota Gunungsitoli cukup mencolok.

Dari data dan uraian di atas, terlihat bahwa :

1. Pemerintah daerah di Kepulauan Nias telah berupaya mensejahterakan masyarakatnya sehingga angka IPM setiap tahun selalu meningkat dan angka kemiskinan semakin menurun.

2. Dengan strategi pembangunan yang di laksanakan selama satu dasawarsa, belum dapat memperbaiki peringkat IPM di Kepulauan Nias dari julukan tertinggal dan terindikasi termiskin di Sumatera Utara.

3. Dalam waktu satu Dasawarsa pemekaran di Kepulauan Nias hanya Kota Gunungsitoli yang dapat meningkatkan IPMnya keperingkat 23, sedangkan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat tetap pada posisi terbawah di antara 33 Kabupaten/Kota   se-Sumatera Utara (sama saja dengan peringkat sebelum pemekaran).

4. Salah satu hal yang menggembirakan bahwa  Kota Gunungsitoli, Nias Utara dan Nias dapat meningkatkan IPM dari status kategori “rendah” ke kategori “sedang.”

5. Angka harapan hidup di Kepulauan Nias dapat menyamai rata-rata Sumatera Utara, malah Kota Gunungsitoli, Nias dan Nias Utara berada di atas rata-rata Sumatera Utara.

6. Angka rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita di Kepulauan Nias masih jauh di bawah rata-rata Sumatera Utara.

7. Persentase  penduduk  miskin 5 Kabupaten/Kota di Kepulauan  Nias  masih  pada  peringkat terbawah di Sumatera Utara (sama saja dengan keadaan sebelum pemekaran).

8. Setelah pemekaran, terlihat adanya kecenderungan ketimpangan penghasilan di Kota Gunungsitoli malahan berada di atas rata-rata Sumatera Utara.

Demikianlah sekilas potret kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias sebagai hasil pembangunan selama satu dasawarsa pemekaran. Telah berhasilkah pemekaran wilayah di Kepulauan Nias selama satu Dasawarsa? Masih dapatkah masyarakat Nias terbebas dari ketertinggalan dan kemiskinan di Sumatera Utara? Mungkinkah pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai hal yang mutlak di tempuh untuk membebaskan Nias dari ketertinggalan dan kemiskinan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang senantiasa mendorong kita untuk selalu optimis mengingat masih ada hari esok dan bertambahnya para pemikir di Kepulauan Nias. Karena sebelum pemekaran hanya ada satu Orang Bupati, satu orang Wakil Bupati, satu Orang Sekda, puluhan pimpinan perangkat daerah dan puluhan anggota DPRD yang memikirkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias. Sedangkan setelah pemekaran ada lima Orang Bupati/Walikota, lima Orang Wakil Bupati/Wakil Walikota ratusan pimpinan perangkat daerah dan ratusan anggota DPRD yang khusus memikirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nias.

Optimisme kita semakin kuat setelah menyaksikan gebrakan Gubernur Sumatera Utara yang baru yaitu Bapak Edy Rahmayadi yang pada awal kepemimpinannya meluangkan waktunya empat hari berada di Kepulauan Nias untuk melihat dan menampung aspirasi masyarakat serta memberi pembinaan kepada aparat pemerintahan sampai pada tingkat terbawah yaitu para Kepala Desa. Dirgahayu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. ***

*) Penulis adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten Nias / Ketua Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Nias Utara.

 

 

 

 

 

 

 

News Feed